Awasi Penggalangan Donasi di Ritel Modern, Pemprov NTB Turunkan Tim

Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Ahsanul Khalik (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB melalui Dinas Sosial Provinsi NTB akan menurunkan tim untuk mengawasi ritel modern yang melakukan penggalangan dana/donasi dari konsumen. Sekaligus, pemerintah daerah akan melakukan tindakan bilamana ditemukan ritel modern masih melakukannya.

Hal ini dijelaskan Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Ahsanul Khalik menyusul makin banyaknya pertanyaan konsumen tentang transparasi donasi mereka titip melalui kasir-kasir ritel modern.

Iklan

Seperti biasanya, setiap memasuki ritel modern, konsumen akan ditawarkan mendonasikan pengembaliannya untuk kegiatan sosial. Donasi tersebut umumnya ditawarkan oleh kasir, bagi pengembalian dengan nilai di bawah Rp1.000.

Hal ini sebetulnya menjadi sorotan publik. Sebab mereka tidak mengetahui secara pasti, ke mana dana yang mereka donasikan disalurkan oleh pengusahanya. Benarkah dana tersebut disalurkan? Pertanyaan ini yang umumnya muncul.

“Sumbangan itu tidak ada yang awasi. Bayangkan, uang yang terkumpul sedikit-sedikit itu, dikalikan dengan jumlah konsumen, nilainya tidak kecil. Tapi tidak jelas dikemanakan donasi itu,” kata salah seorang warga Kota Mataram.

Terhadap persoalan ini, Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Ahsanul Khalik mengemukakan, ritel modern yang menjadi perhatian publik ini diketahui merupakan ritel modern jaringan nasional. Karena itu, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Kementerian Sosial di Jakarta.

Dari hasil komunikasinya kemarin dengan PSDBS (Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial), diketahui untuk ritel modern Alfamart, izin penggalangan donasinya telah selesai. Artinya, tak lagi ada aktivitas pengumpulan donasi. Sementara Indomaret, juga telah selesai tanggal  9  Desember 2018.

“Ada izinnya, tapi setelah Desember berarti ndak ada. Maka masyarakat tidak boleh diminta kembaliannya atas nama untuk kepentingan sosial. Kita minta nantinya kalau ada izin dari Kemensos, maka agar dipasang di semua outlet ritel modern,” demikian Ahsanul Khalik.

Dari penjelasan Kementerian Sosial itu, ia juga tegaskan akan menurunkan tim (PPNS) untuk pengawasan dan penghentian kegiatan mereka. Sekaligus Dinas Sosial akan membuatkan surat resmi. Selama ada informasi bahwa ritel modern mana saja melakukan hal serupa, maka secara otomatis menjadi atensi Dinas Sosial untuk menghentikan dan memberi peringatan, serta pengawasan.

Secara umum, dalam hal pengumpulan dana-dana sosial biasanya pemerintah juga turut mengawasinya. Pastinya menurut Khalik, harus ada izin yang dikantongi. Jika operasionalnya di seluruh wilayah Indonesia, maka izinnya diberikan langsung oleh Menteri Sosial. Demikian halnya, bila wilayah operasionalnya dalam provinsi, izinya daberikan oleh gubernur. Seterusnya hingga ke daerah tingkat dua.

“Lalu ada pengawasan terhadap pelaksanaan izin tersebut dari PPNS Pengumpulan Barang dan Uang,” kata Mantan Kepala Dinas Nakertrans Kota Mataram ini. (bul)