Audit Ulang Kasus K2 Dompu Tergantung Permintaan Penyidik

Mataram (Suara NTB) – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB bisa saja melakukan audit ulang kasus K2 Dompu, setelah dianulir oleh tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu. Namun audit ulang akan tergantung permintaan penyidik yang menangani kasus ini, meski sudah ditemukan kerugian negara Rp 3,5 miliar.

Kepala BPKP RI Perwakilan NTB, Dr. Ayi Riyanto, AK.,MM, pada dasarnya enggan mengomentari apapun hasil dan kesimpulan dalam Korsup tersebut. Sebab dalam proses supervisi yang berlangsung di Kejati NTB, Kamis, 31 Mei 2018 lalu itu, pihaknya tidak dilibatkan. Jika ada unsur BPKP, itu statusnya auditor yang bekerja atau sudah jadi bagian KPK.

Iklan

Menurut Ayi, belum ditemukannya kerugian negara dalam kasus itu akan tergantung dari sikap penyidik Polda NTB. Karena audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang dilakukan timnya sebelumnya, atas permintaan penyidik.

‘’Kita bisa saja lakukan sekali lagi (audit ulang), tapi itu kan tergantung penyidiknya. Apakah ada permintaan ke kita. Etika institusinya begitu. Ketika penyidk minta batuan,  kita berikan bantuan,” katanya menjawab Suara NTB, Rabu, 6 Juni 2018.

Soal kemungkinan ada rencana Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB akan mengajukan audit ulang kasus ini, baginya tidak jadi soal. Meyakinkan jaksa memang butuh pembuktian lagi sampai ditemukan kerugian negara.

“Soal rencana audit ulang, ketika ada penyidik yang minta koordinasi kami siap. Tapi sampai sejauh ini belum ada permintaan koordinasi,” jelasnya. Tapi ketika pada saatnya nanti ada permintaan audit, pihaknya akan langsung melakukan ekspose.

Terlepas dari hasil Korsup, sejauhmana BPKP meyakini angka kerugian  negara tersebut? Ayi menjelaskan, standar kerja pihaknya sudah jelas. Semua dokumen yang diajukan penyidik untuk diaudit, sudah diperiksa dan ditindaklanjuti dengan klarifikasi ke pihak terkait dan fakta lapangan lainnya.

Hasilnya pun sudah diserahkan ke penyidik, sehingga kesimpulan pun ada di penyidik.  “Kita sudah uji dokumen yang berkaitan dengan kasus. Kita uji kebenaran semua dokumennya, tapi hasil dan kesimpulannya ada di penyidik. Mereka yang menilai,’’ ujarnya.

Sehingga ketika ada kekurangan dari hasil audit, lantas ada permintaan audit ulang, akan dipenuhi pihaknya.  ‘’Ketika mereka (penyidik) koordinasi lagi, kami siap,’’ tandasnya.

KPK sebelumnya membedah kasus dugaan korupsi rekrutmen honorer CPNS Dompu jalur honorer K2 tahun 2014/2015 pekan lalu. Komisi antirasuah itu menengahi sengkarut penanganannya antara Polda NTB dan jaksa peneliti Kejati NTB. Polda NTB  menetapkan Bupati Dompu, Drs.H.Bambang M.Yasin (HBY) sebagai salah satu tersangka.

Direktur Reskrimsus Polda NTB, Kombes Pol Syamsudin Baharuddin menjelaskan soal hasil dari ekspose atau gelar perkara bersama pada Kamis, 31 Mei 2018 pekan lalu di Mapolda NTB itu.

‘’Hasilnya, penyidik yakin bahwa ini bisa dilanjutkan. Yakin bahwa ini ada unsur tindak pidana korupsinya,’’ kata dia ditemui Senin, 4 Juni 2018 lalu.

Korsup KPK itu dihadiri Dittipikor Bareskrim Polri, Jamwas Kejagung RI, penyidik Ditreskrimsus Polda NTB, serta tim jaksa Kejati NTB. Korsup dipimpin Koordinator Korsup KPK, Endang Tarsa.

Hasil Korsup itu ditindaklanjuti dengan perlunya sikap tegas antaranya penyidik kepolisian dan jaksa. Agar penanganan kasus ini tidak berlarut dan menyandera pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

‘’Ini harus ada kepastian hukum. Dalam kasus K2 itu, bahwa memang ada indikasi perbuatan melawan hukum, kami yakin di situ ada tindak pidana,’’ jelasnya.

HBY dalam kasus tersebut ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 2 dan atau pasal 3 UU 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 56 KUHP. Sangkaan pasal yang sama diterapkan kepada tersangka lainnya, HY. (ars/why)