Aturan Lemah, Tanaman Sonokeling Kian Terancam

Mataram (Suara NTB) – Keberadaan tanaman sonokeling dihadapkan pada dua sisi sulit. Regulasi dalam negeri belum bisa tegas menghentikan peredaran kayu. Sisi lain, sonokeling masuk kategori Apendiks II dari Convention on International Trade in Endagered Species of Wild Fauna and Flora (CITIES),  atau  diatur dalam konvensi perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar spesies terancam.

Kepala BKSDA NTB, Ir. Ari Subiantoro, MP menerangkan, Apendiks II merupakan daftar spesies yang terancam kepunahan bila perdagangan terus berlanjut tanpa pengaturan. ‘’Sehingga pemanfaatannya harus dikendalikan,” katanya ditemui di ruang kerjanya, Jumat, 12 Januari 2018 didampingi pejabat fungsional Pengendalian Ekosistem Hutan, Tri Endang Wahyuni.

Iklan

Ketika suatu tumbuhan dan satwa sudah masuk daftar Apendiks, maka pengelolaan di suatu negara harus diserahkan kepada otoritas manajemannya. Di Indonesia diserakan ke Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Dirjen KSDAE), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, direkomendasikan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Ari menjelaskan, Dirjen KSDA sebagai otoritas bisa memberikan izin beredar dalam negeri yang berlaku selama lima tahun. BKSDA yang ada di daerah merupakan perwakilan dari Dirjen KSDA itu. Di lingkup BKSDA NTB, ada sembilan perusahaan sebagai pengedar kayu sonokeling. ‘’Kalau dari kategori Apendiks II, boleh diambil dengan batasan,’’ katanya.

Sonokeling sendiri tidak menggunakan sistem kuota dan juga tidak termasuk dilindungi, karena sonokeling bukan jenis tumbuhan asli di Indonesia. Sonokeling tumbuh di Indonesia karena merupakan bagian dari reboisasi.

‘’Bukan tanaman asli sini, jadi dulu ditanam missal. Bukan dari alam, kalau ada campur tangan manusia, bukan asli Indonesia, sehingga tidak ditetapkan sistem kuota,’’ terang Ari.

Sistem kuota hanya diberikan untuk jenis tumbuhan atau satwa yang memang berasal dari alam. Sementara sonokeling sudah merupakan budidaya atau atau adanya campur tangan manusia dalam bentuk reboisasi dulu.

Sonokeling hidup di dua tempat, yakni di kawasan hutan dan hak milik. ‘’Sonokeling yang tumbuh di kawasan hutan lindung memang tidak boleh dimanfaatkan sama sekali, karena merupakan penyangga tata air. Sonokeling yang bisa dimanfaatkan yaitu yang berada di tanah milik dan hutan produksi,’’ terangnya.

Ari menjelaskan, jika asal sonokeling dari tanah milik, maka harus dipastikan bukan dari kawasan hutan. Dari arahan pemerintah pusat, sebelum terbit surat angkut dari BKSDA, dokumen asal usul spesimen tumbuhan menggunakan Dokumen PHPL yang dulu sudah dipakai.

Di NTB ada kesepakatan dari seluruh otoritas terkait, bahwa nota angkut khusus sonokeling tidak bisa digunakan. Sebab hanya boleh menggunakan surat angkut dari BKSDA. Tapi sebelumnya diverifikasi dulu oleh tim satgas pencegahan dan penanggulangan kerusakan hutan yang dibentuk Pemprov NTB.

Surat angkut bisa diberikan setelah ada berita acara verifikasi oleh tim satgas, memiliki izin edar,dan sudah diperiksa oleh Seksi BKSDA di daerah. ‘’Seksi di daerah yang  melakukan cek lapangan,” jelas Ari.

Setiap permohonan izin edar, perusahaan wajib mencantumkan potensi tumbuhannya. Nantinya akan dicek oleh petugas seksi BKSDA di daerah. Di sana akan diketahui, jika tidak ada buktinya, maka perusahaan itu bisa ditangkap.

Tanah milik untuk sonokeling tersebar di seluruh Lombok Sumbawa. Satgas itu hanya untuk memverifikasi sonokeling yag berasal dari tanah milik. Tim satgas dibentuk agar pemilik tanah tidak sembarangan mengakui kayu itu berasal dari tanah miliknya. Verifikasi itu dilakukan sebelum ditebang. Tim satgas sendiri berasal dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), kepolisian, TNI, dan Seksi BKSDA di daerah.

Sementara itu, Ari menjelaskan, untuk sonokeling yang berasal dari kawasan hutan produksi, harus memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang diterbitkan Dirjen PHPL. ‘’Sudah masuk ke sistem pemanfaatan hutan produksi lestari,’’ jelasnya.

Regulasi Masih Lemah

Cadangan pohon sonokeling di NTB semakin mengkhawatirkan. Mafia kayu luar daerah bahkan menjadikan hutan NTB jadi sasaran eksploitasi.

Situasi itu diakui  Kepala Dinas LHK Ir. Madani Mukarom. “Akhir akhir ini sonokeling memang semakin menjadi incaran mafia kayu dari luar daerah,’’ kata Madani Mukarom kepada Suara NTB akhir pekan kemarin.

Modus yang berlangsung selama ini, para pencuri kayu melengkapi dengan dokumen umum seperti Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) atau surat dari desa, seolah olah kayu ditebang dari kebun.  Untuk memangkas modus ini, sudah berjalan kerjasama pihaknya bersama TNI di tingkat Kodim dan Koramil, Polri ditingkat Polres dan Polsek.  Dilibatkan juga BKSDA, karena sonokeling masuk jenis tumbuhan yang dibatasi peredarannya.

Diakuinya regulasi untuk melindungi sonokeling agar persediannya tidak terus terkikis, dengan memberlakukan aturan umum di Undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau perubahan sesuai Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).

Sonokeling digolongkan kayu dari kawasan hutan lindung, jika ditebang akan diproses pidana.  Jika pemilik mengklaim sumber kayu sonokeling dari kebun, maka harus ada rekomendasi dari Kelompok Pengelola Hutan (KPH),  Koramil, Polres dan dari KSDA. Jika sudah ada izin dari empat unsur  ini,  maka tetap harus dilengkapi dengan surat izin edar dan  Surat angkut tumbuhan dan satwa liar dalam negeri (SAT-DN) .

Namun jika tidak diproteksi dengan aturan, maka tidak heran cadangan kayu sonokeling NTB akan habis diburu.

Saat ini sebaran kayu yang dijadikan bahan fornitur itu masih terkonsentrasi di Dompu dan Bima, serta Sumbawa Besar. Sementara di Lombok, di kawasan Sekotong, Lombok Selatan dan Sambelia Lombok Timur.  (ron/ars)