Aturan Baru PSBK di Kota Bima, Akad Nikah Maksimal Dihadiri 50 Orang

Muhammad Lutfi. (Suara NTB/Dok)

Kota Bima (Suara NTB) – Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi SE merubah Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pembatasan Sosial Berskala Kelurahan (PSBK), salahsatunya memperbolehkan akad nikah yang maksimal dihadiri 50 orang.

Lutfi mengatakan perubahan Perwali tersebut dilakukan penyesuaian dengan melihat kondisi yang ada sekarang terhadap perkembangan penyebaran Covid-19 di Kota Bima.
“Berdasarkan hasil pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi PSBK didapatkan penyebaran corona di Kota Bima saat ini cenderung terkendali,” katanya, Jumat (5/6).

Iklan

Menurutnya penyesuaian Perwali PSBK bertujuan memberikan relaksasi keberfungsian sosial tertentu, secara bertahap dan untuk memberikan rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat.
“Penyesuaian ini tertuang dalam Perwali Nomor 31 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perwali Nomor 24 Tahun 2020 tentang pedoman PSBK dalam penanganan Covid-19 di Kota Bima,” katanya.

Diakuinya, untuk optimalisasi pencegahan dan penanganan penyebarluasan Covid-19 di Kota Bima, Pemkot Bima melakukan langkah PSBK dalam Perwali nomor 24 Tahun 2020.
“Telah dilakukan perubahan pertama pada Perwali nomor 28 Tahun 2020, sebelum Lebaran kemarin,” katanya.

Diakuinya dalam Perwali perubahan kedua nomor 31 Tahun 2020 tertuang beberapa penyesuaian, diantaranya akad nikah kini diperbolehkan dilakukan di KUA atau kantor Catatan Sipil.
Kata dia, proses akad nikah juga dapat dilakukan di tempat lain. Hanya saja harus berdasarkan persetujuan atau izin tertulis dari pihak KUA atau Dinas Pencatatan Sipil setempat.
“Yang menghadiri akad nikah juga harus kalangan terbatas, yakni keluarga inti dan undangan lain secara kumulatif paling banyak 50 orang,” katanya.

Selain itu dalam Perwali perubahan kedua itu juga tertuang, pelaksanaan koordinasi, pengerahan sumber dan operasional PSBK dilakukan oleh gugus tugas kelurahan melalui model kelurahan mandiri.

  2020, Kota Bima Targetkan 893 Investor

Kemudian tambahnya penghentian kegiatan warga di tempat atau fasilitas umum, dikecualikan untuk kegiatan wisata tertentu yaitu kegiatan wisata yang di fokuskan pada kunjungan atau perhelatan kegiatan pemerintah daerah ke objek wisata alam.
“Serta yang terakhir yakni pendanaan pelaksanaan PSBK yang bersumber dari sumbangan pihak lain yang tidak mengikat di tiadakan,” pungkasnya. (uki)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here