Asosiasi Petani Tembakau Lombok Tolak Instruksi Presiden

Mataram (Suara NTB) – Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Lombok menolak Instruksi Presiden yang meminta kepada petani tembakau untuk menyiapkan tanaman alternatif pengganti tembakau. Instruksi ini,  menyusul rencana pemerintah untuk menaikkan cukai rokok rata-rata sebesar 10,04 persen pada 2018.

Ketua APTI Kabupaten Lombok Timur, (Lotim), L. Sahabudin mengaku kaget dengan adanya instruksi baru presiden yang akan diteruskan oleh para menteri terkait untuk menyiapkan alternatif pengganti bagi komoditas ‘’emas hijau’’ ini.

Iklan

Komoditas tembakau menurutnya telah mengangkat kesejahteraan sebagian besar masyarakat di Pulau Lombok. Yang dulunya, di bagian selatan Lombok, tidak sedikit dari mereka yang berprofesi sebagai pengemis. Belakangan, setelah tembakau ada, justru masyarakat Lombok Selatan keadaannya terbalik 180 derajat (kesejateraannya meningkat).

‘’Sekarang sudah pada kaya-kaya, pada beli mobil, beli tanah. Pendidikannya sudah tinggi. Harusnya pemerintah meningkatkan tanaman tembakau,’’ ujarnya.

Sebagai asosiasi yang menaungi para petani tembakau, APTI menurutnya bertolak pandangan dengan presiden. Komoditas tembakau ini telah menjadi usaha mendarah daging bagi sebagian besar masyarakat Lombok.

Tembakau katanya, telah memberi dampak yang cukup besar terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Lombok. Untuk Lombok Timur, saat ini sebanyak 11.582 KK yang menggeluti usaha tembakau Virginia. 2.500 KK petani tembakau rajangan.

Sementara Lombok Tengah jumlahnya sebanyak 5.000-an KK. Ratusan di Lombok Barat dan Lombok Utara. dengan luas areal yang telah dikembangkan untuk tanaman tembakau rata-rata 16.000 hektare. Dengan produksi kering lebih dari 30.000 ton/tahun.

Sahabudin mengatakan, bila pemerintah ingin menggantinya. Tidak ada usaha lain yang lebih menjanjikan selain tembakau. ‘’Mau nanam cabai, tomat, siapa yang menjamin pasarnya. Informasi ini cukup mengejutkan,’’ akunya.

NTB adalah salah satu provinsi yang mampu memasok kebutuhan rokok nasional sampai 80 persen. Artinya, cukup banyak rakyat yang menggantungkan hidupnya dari usaha musiman ini. Apalagi setiap tahun NTB mendapatkan jatah ratusan miliar dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Karena itu, Pemprov NTB juga diharapkan memperjuangkannya ke pusat, agar komoditas tembakau untuk dikembangkan. Bukan ditiadakan. L. Sahabudin menyebut akan membahas persoalan ini di APTI nasional. (bul)

Advertisementfiling laporan pajak filing laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional