ASN Tak Netral Hanya Cari Keberuntungan

Sejumlah aparatur sipil negara di Lingkup Pemkot Mataram mengikuti pembacaan ikrar netralitas yang diselenggarakan oleh Bawaslu pekan kemarin. Netralitas ASN menjadi pertaruhan pada Pilkada serentak 9 Desember mendatang. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Netralitas aparatur sipil negara menjadi pertaruhan pada pemilihan kepala daerah secara serentak 9 Desember mendatang. Berbagai modus dilakukan para pejabat demi memuluskan pasangan calon sebagai pemenang pemilu. Sikap terang – terangan mendukung paslon dinilai hanya mencari keberuntungan dan masa depan.

Netralitas ASN menjadi salah satu indeks kerawanan yang disusun oleh Badan Pengawas Pemilu. Selain politik uang, politik sara dan ketaatan paslon mengikuti protokol kesehatan. Menanggapi hal tersebut, Walikota Mataram H. Ahyar Abduh mengatakan, sikap tak netral pejabat atau pegawai negeri sipil pada Pilkada menjadi hal biasa. ASN baik secara terang – terangan maupun sembunyi mendukung salah satu paslon demi mencari keberuntungan dan masa depan mereka.

Iklan

Padahal, aturan mengenai netralitas pegawai telah diketahui, meskipun penyelenggara pemilu tidak mensosialisasikan. “Iya, namanya orang mau cari keberuntungan,” kata Walikota ditemui akhir pekan kemarin. ASN yang melanggar selama masa kampanye akan menerima konsekuensi atau sanksi berupa administrasi dan pidana pemilu. Sanksi administrasi sebut Walikota, bisa berupa teguran lisan, tulisan maupun penurunan pangkat.

Sedangkan pelanggaran kampanye berpotensi ke sanksi pidana menjadi ranah  aparat penegak hukum. Walikota menegaskan, sebagai pejabat pembina kepegawaian akan tegak lurus menindaklanjuti rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Rekomendasi KASN berdasarkan fakta yang disampaikan oleh Bawaslu terhadap temuan pelanggaran. “Kalau itu berkaitan dengan temuan akan saya proses dan tindaklanjuti. Pokoknya saya ini akan tegak lurus,” tegasnya.

Dia meminta mulai dari pimpinan organisasi perangkat daerah, camat, lurah serta seluruh jajaran ASN di Lingkup Pemkot Mataram, agar fokus bekerja menyelesaikan program. Supaya tidak terjadi friksi – friksi atau konflik di internal pemerintah. “Semua bekerja saja dengan baik,” pintanya.

Ketua Bawaslu Kota Mataram, Hasan Basri menjelaskan, tindakan pelanggaran ASN ada dua macam. Pertama, berdasarkan laporan masyarakat yang disampaikan ke Bawaslu. Kedua, temuan langsung oleh pengawas berdasarkan hasil pengawas di lapangan. Pemantauan tidak saja saat pelaksanaan kampanye, tetapi juga di media sosial. “Kita punya tim yang memantau media sosial ASN,” kata Hasan.

Salah satu temuan di medsos adalah salah seorang ASN Dinas Pendidikan memposting foto baliho paslon dan menjelaskan dukungannya. Temuan ini ditindaklanjuti dengan memanggil yang bersangkutan untuk diklarifikasi. Hasan menyampaikan, Bawaslu tidak bisa mengidentifikasi semua pendukung apakah ASN atau tidak. Oleh karena itu, diminta partisipasi masyarakat untuk melaporkan jika ditemukan pelanggaran. “Selama ini kita menindaklanjuti laporan dari masyarakat,” sebutnya.

Sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan pelanggaran. Bisa saja berupa teguran administrasi berupa rekomendasi ke kepala daerah untuk dikenakan sanksi ringan, sedang maupun berat. Sedangkan, sanksi pidana berkaitan dengan pelanggaran pemilu menjadi ranah sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu). (cem)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional