ASN Tak Diperkenankan Beri Dukungan KTP bagi Calon Independen

Mataram (suarantb.com) – Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon perseorangan atau indpenden dalam mengumpulkan KTP dukungan pada Pilkada 2018 nanti. Peraturan KPU telah menetapkan beberapa kriteria masyarakat yang tidak diperkenankan memberikan dukungan KTP. Di antaranya Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, kepala desa beserta jajarannya sampai ketua RT/RW, serta penyelenggara pemilu.

Hal tersebut dikatakan Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori, SP kepada wartawan. Menurut Aksar, calon independen dalam mengumpulkan KTP dukungan harus memperhatikan betul aturan tersebut. Supaya tidak menjadi pekerjaan sia-sia.

Iklan

“KTP dukungan harus diperhatikan betul sama calon independen,” ujar Aksar, Kamis, 7 Desember 2016.

Selain itu, ada beberapa hal lain yang juga harus diperhatikan calon independen yang akan maju pada Pilkada 2018 mendatang. Di antaranya pelaksanaan dua tahapan verifikasi untuk KTP dukungan bagi calon independen.

Untuk verifikasi yang pertama adalah verifikasi administrasi. Hal itu dilakukan dengan maksud memeriksa secara administratif apakah pemegang KTP dukungan tidak berasal dari kriteria yang dilarang. Setelah lolos dari verifikasi administrasi, selanjutnya verifikasi faktual oleh panitia pemungutan suara di masing-masing desa/kelurahan untuk memastikan semua KTP dukungan orangnya secara benar-benar ada secara fisik.

Sebagai catatan, masing-masing tahapan verifikasi akan dilakukan selama dua minggu.

“Nanti akan ada verifikasi administrasi kalau Pilkada Gubernur oleh KPU Provinsi, Pilkada kabupaten/kota oleh KPU kabupaten/kota. Setelah lolos verifikasi administrasi akan dilanjutkan dengan verifikasi faktual, masing-masing 14 hari,” terangnya.

Khusus pada tahapan verifikasi faktual, lanjut Aksar, bagi pemegang KTP dukungan yang keberadaannya secara fisik tidak ditemukan oleh PPS yang ada di desa/kelurahan, maka tim calon perseorangan diberikan kesempatan tiga hari untuk melakukan pengecekan. Ketika lewat dari tiga hari belum ditemukan, maka KTP dukungan dianggap batal.

  DPP Golkar Berikan Lampu Hijau untuk Suhaili

“Nanti kalau pemegang KTP tidak ditemukan timnya diberikan kesempatan tiga hari untuk mencari, kalau tidak ada akan dicoret,” katanya.

Sementara untuk jumlah KTP minimal yang harus disiapkan oleh calon independen sebanyak 8,5 persen dari daftar pemilih terakhir dan KTP dukungan minimal tersebar di enam Kabupaten/Kota yang ada di provinsi NTB.

“Pedoman undang-undang 10 tahun 2016 itu minimal 8,5 persen dari daftar pemilih terakhir yang minimal tersebar di enam Kabupaten/Kota. 8,5 persen itu ya, 300.000 lah,” tandasnya. (ast)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here