ASN Pelaku Pelanggaran Tertinggi Pilkada Serentak 2020

Suhardi.(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Sampai dengan akhir Juni lalu, Bawaslu Provinsi NTB merekap jumlah dugaan pelanggaran pemilu dalam pelaksanaan tahapan Pilkada serentak 2020 di tujuh daerah kabupaten/kota di NTB, mencapai 55 kasus. 44 kasus merupakan temuan dari Bawaslu langsung dan 11 kasus adalah laporan dari masyarakat.

Koordinator divisi hukum, data dan informasi  Bawaslu Provinsi NTB, Suhardi mengatakan seluruh total dugaan pelanggaran yang ditangani Bawaslu tersebut. Kasus terbanyak pelaku pelanggaran adalah dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Iklan

“Pelanggaran pemilu di tahapan Pilkada serentak 2020 ini, sekitar 85 persen dilakukan oleh ASN. Jadi pelaku pelanggaran tertinggi itu ada ASN, bukan dari masyarakat yang buta huruf, tapi ini dilakukan oleh masyarakat (ASN) yang terdidik dan digaji negara,” ucap Suhardi.

Dari data rekapannya Bawaslu NTB, menunjukkan dari total 55 kasus dugaan pelanggaran Pemilu sebanyak 42 kasus adalah dilakukan oleh oknum ASN. Dalam proses penanganannya, 9 kasus dihentikan, dan 33 kasus direkomendasikan Bawaslu ke Komisi ASN untuk diproses lebih lanjut, karena terbukti melakukan pelanggaran larangan ASN untuk berpolitik praktis.

“Dari 33 kasus pelanggaran ASN yang kita rekomendasikan ke Komisi ASN, 30 kasus sudah dijawab, artinya sudah berikan sanksi, untuk dilaksanakan oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian)-nya,” jelas Suhardi.

Tingginya jumlah oknum ASN yang terlibat politik praktis yang ditangani Bawaslu tersebut didalam tahapan Pilkada serentak 2020, tercatat secara nasional bahwa NTB merupakan salah satu daerah dengan pelanggaran ASN-nya tertinggi di Pilkada serentak 2020 ini.

Sebagai institusi penyelenggara pemilu dalam bidang pengawasan pemilu, Bawaslu memiliki tiga fungsi pokok yakni mengawasi, mencegah dan menindak. Adapun jenis pelanggaran yang dilakukan adalah pertama pelanggaran administratif yang dilakukan oleh KPU, kemudian pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu.

  Hasil Seleksi Pejabat Eselon II Loteng Diduga Tidak Sah

Terakhir adalah pelanggaran terhadap Undang-undang lainnya, seperti Undang-undang ASN. “Pelanggaran paling tinggi itu di sini, yang banyak melakukan pelanggaran adalah ASN. Sangat signifikan sekali dengan 42 kasus,” katanya.

Dengan melihat tingginya tren kasus pelanggaran yang dilakukan oleh ASN tersebut. Suhardi memandang perlu ada kegiatan pendidikan politik yang lebih masif kepada mereka dan lebih tegas lagi kepada ASN. Tidak hanya menyasar masyarakat awam saja.

“Posisi Bawaslu tidak hanya menegakkan prosedural demokrasi bagaimana dijalankan, tapi juga meningkatkan kualitas. Masyarakat harus bisa berpartisipasi aktif, dengan melaporkan jika menemukan dugaan pelanggaran,” pungkasnya. (ndi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here