ASN Masuk Kantor Sesuai Zonasi

Lalu Hamdi (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB secara resmi menerapkan pembatasan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masuk kantor disesuaikan dengan zonasi tingkat risiko penyebaran Covid-19 di kabupaten/kota. Bagi ASN yang bekerja dari rumah, diwajibkan melakukan sosialisasi dan pemantauan penerapan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19, serta membuat laporan tertulis.

Kepala Biro Organisasi Setda NTB, Ir. Lalu Hamdi, M. Si yang dikonfirmasi Jumat, 25 September 2020 mengatakan, pembatasan ASN yang masuk kantor menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 67 Tahun 2020, tanggal 4 September 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru.

Iklan

Sehingga dipandang perlu melakukan perubahan Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 060/210/ORG tanggal 22 Juni 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Menuju Tatanan Normal Baru di Provinsi NTB. Perubahan dimaksud adalah penambahan substansi pada angka 1 (satu) Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 060/210/ORG tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Menuju Tatanan Normal Baru di Provinsi NTB.

Dalam surat edaran gubernur yang terbaru, No. 060/323/ORG, kata Hamdi, pejabat pembina kepegawaian/kepala perangkat daerah/kepala unit satuan kerja mengatur jumlah pegawai yang dapat melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office) maupun di rumah/tempat tinggal (work from home).

Kemudian tugas sosialisasi dan pemantauan penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular. Pengaturan jumlah pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) berdasarkan data zonasi yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Dijelaskan, bagi instansi pemerintah yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori tidak terdampak/tidak ada kasus (zona hijau). Pejabat pembina kepegawaian/kepala perangkat daerah/kepala unit satuan kerja dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office) paling banyak 100 persen.

Kemudian bagi instansi pemerintah yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori risiko rendah (zona kuning). Pejabat pembina kepegawaian/kepala perangkat daerah/kepala unit satuan kerja dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan Tugas kedinasan di kantor (work from office) paling banyak 75 persen dari jumlah pegawai pada unit kerja instansi bersangkutan. Tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (work from home), tugas melaksanakan sosialisasi dan pemantauan penerapan Perda Nomor 7 paling sedikit 25 persen dari jumlah pegawai pada unit kerja instansi bersangkutan.

Sedangkan bagi instansi pemerintah yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori risiko sedang (zona oranye), pejabat pembina kepegawaian/kepala perangkat daerah/kepala unit satuan kerja dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office) paling banyak 50 persen dari jumlah pegawai pada unit kerja instansi bersangkutan. Tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal, tugas melaksanakan sosialisasi dan pemantauan penerapan Perda Nomor 7 paling sedikit 50 persen dari jumlah pegawai pada unit kerja instansi bersangkutan.

Sementara, bagi instansi pemerintah yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori risiko tinggi (zona merah), pejabat pembina kepegawaian/kepala perangkat daerah/kepala unit satuan kerja dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office) paling banyak 25 persen dari jumlah pegawai pada unit kerja instansi bersangkutan. Tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (work from home), tugas melaksanakan sosialisasi dan pemantauan penerapan Perda Nomor 7 paling sedikit 75 persen dari jumlah pegawai pada unit kerja instansi bersangkutan.

Penetapan kategori risiko pada zona kabupaten/kota mengacu pada infografis zona risiko Covid-19 yang dirilis Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, katanya.

Ditambahkan, dalam surat edaran gubernur tersebut, pejabat pembina kepegawaian/kepala perangkat daerah/kepala unit satuan kerja membuat jadwal pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah (work from home). Dan pegawai yang melaksanakan tugas sosialisasi dan pemantauan penerapan Perda Nomor 7 secara bergiliran.

Surat tugas pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah, pegawai yang melaksanakan tugas sosialisasi dan pemantauan penerapan Perda Nomor 7 ditembuskan Kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB.

Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah, pegawai yang melaksanakan tugas sosialisasi dan pemantauan penerapan Perda Nomor 7 harus membuat laporan yang disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian/kepala perangkat daerah/kepala unit satuan kerja setelah pelaksanaan tugas berakhir,” katanya.

Lokasi sosialisasi dan pemantauan penerapan Perda Nomor 7 bagi setiap perangkat daerah ditetapkan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi NTB. Ketentuan di atas dikecualikan bagi perangkat daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan penanganan Covid-19, dan perangkat daerah tersebut mengatur pegawai yang melaksakan tugas di kantor maupun pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah sesuai kebutuhan.

Sebagaimana diketahui, saat ini baru dua kabupaten di NTB yang masuk zona kuning, yaitu Dompu dan Lombok Tengah. Sedangkan delapan kabupaten/kota lainnya masih zona oranye, yaitu Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Sumbawa, Bima dan Kota Bima. (nas)