ASN dan Kades Diminta Tak Respons Konten Paslon di Medsos

Syamsihidayat. (Suara NTB/ist)

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Bawaslu Kabupaten Sumbawa, terus melakukan pengawasan melekat di setiap proses tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020. Termasuk pada tahapan Kampanye yang berlangsung selama 71 hari ke depan, dimulai dari 26 September – 5 Desember 2020.

Ketua Bawaslu Kabupaten Sumbawa Syamsihidayat, S.IP mengimbau kepada ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa agar tetap menjaga Netralitas pada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Bawaslu sampai dengan jajaran tingkat bawah akan terus mengawasi kegiatan kampanye.

Iklan

“Tidak hanya secara fisik, melalui Medsos, ASN, Kades dan Perangkat Desa yang terbukti memposting foto, Like atau memberikan komentar kepada Pasangan Calon, dan menjadi tim sukses Pasangan Calon akan ditindak tegas. UU No. 5 Tahun 2014 Pasal 2 Huruf (F) Tentang Asas Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas Netralitas. Artinya, setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun,” terangnya.

Dalam UU No. 10 Tahun 2016 pasal 70 ayat (1), Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan: Pejabat usaha milik negara/badan usaha milik daerah, ASN, Anggota Polri dan TNI, Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan Perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan. “Kalau ada indikasi kuat yang nantinya mengarah pada pelanggaran terhadap aturan tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Sumbawa sesuai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang akan menindak tegas bagi siapapun yang melakukan pelanggaran itu,” tegasnya.

Lanjut Syamsi, jika terbukti nantinya, Bawaslu akan merekomendasikan kepada Majelis Kode Etik terhadap ASN/PNS yang melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Selain dikenakan sanksi moral juga dapat dikenakan tindakan administrasi berupa disiplin ringan maupun disiplin berat.

Terhadap Kepala Desa ataupun Perangkat Desa yang terbukti melanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 188 dan pasal 189 UU No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan Lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, dipidana dengan pidana paling singkat 1  bulan atau paling lama 6  bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000  atau paling banyak Rp. 6.000.000.

Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota, dan yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, ASN, anggota Polri, anggota TNI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/lurah serta Perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6.000.000. “Kami berharap Himbauan ini dapat dipatuhi,”pungkasnya. (arn)