ASN Bukan Pelayan bagi Calon Walikota

Sekda Kota Mataram, H. Effendi Eko Saswito memimpin pembacaan ikrar netralitas ASN di hadapan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh serta forum pimpinan kepala daerah di Aula Pendopo, Senin, 28 September 2020. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menandatangani kesepakatan bersama dengan Pemkot Mataram, terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram. Komitmen netralitas harus dijaga karena ASN bukan pelayan bagi pasangan calon (paslon).

Ketua Bawaslu Kota Mataram, Hasan Basri menegaskan, penandatanganan Momerandum of Understanding (MOU) antara Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu dan pemerintah sesuai amanat Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2017, bahwasanya pemerintah wajib memberikan dukungan ke penyelenggara pemilu. Dukungan materi dan sumberdaya manusia (SDM) itu telah berikan oleh Pemkot Mataram.

Iklan

Kesepakatan bersama ini dibentuk menindaklanjuti MoU antara Bawaslu RI dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Pandangan Bawaslu RI sesuai indeks kerawanan bahwa salah satu titik rawan pada pilkada terkait netralitas ASN. “ASN berbeda dengan TNI dan Polri yang tidak punya hak pilih,” terang Hasan dalam sambutannya, Senin, 28 September 2020.

Hasan mengingatkan bahwa ASN harus bijak menggunakan medsos karena memiliki implikasi. Jika pelanggaran dilakukan ASN saat pelaksanaan kampanye ada dua konsekuensi. Pertama, sanksi administrasi berupa rekomendasi ke KASN. Kedua, tindak pidana terhadap pelanggaran pilkada.  Rekomendasi administrasi maka dilakukan kajian oleh Bawaslu berdasarkan bukti pelanggaran serta hasil klarifikasi. Sanksi diberikan oleh KASN berdasarkan rekomendasi Bawaslu.

“Setiap yang diklarifikasi belum tentu direkomendasi ke KASN. Tapi ada anggapan kalau dipanggil Bawaslu mereka merasa bersalah,” ungkapnya.

Netralitas ASN disorot dari berbagai sisi. Baik itu tindak tanduk, gerak-gerik yang mengarah pada unsur kampanye, menunjukkan simbol paslon, mengarahkan, like status medsos paslon dan lainnya. Hasan mengingatkan, para ASN berjalan tegak lurus saja. Karena, ASN bukan pelayan bagi para kandidat. “ASN itu pelayan masyarakat, bukan pelayan bagi para calon,” ucapnya.

Bawaslu memiliki fungsi sebagai pengawasan, pencegahan dan penindakan. Dia mengharapkan fungsi penindakan bisa diminimalisir. Hal itu akan menunjukkan bahwa ASN memiliki komitmen mendukung pelaksanaan pilkada berjalan dengan baik, sehingga Mataram bisa menjadi epicentrum pilkada damai.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengaku terbuka dan akan menjaga para pejabat atau ASN untuk benar-benar netral. Para pejabat telah memahami posisi mereka sesuai yang diatur dalam UU, sehingga tinggal menunjukkan komitmen sebagai ASN. “Jangan kasih saya repot. Ada bukti atau fakta di lapangan, saya sebagai pejabat Pembina kepegawaian (PPK),  berdasarkan rekomendasi, harus dilakukan tindakan tegas,” ucapnya.

Walikota mengingatkan, pimpinan OPD, camat dan lurah ikut mengawasi stafnya, karena modus ASN ini sangat banyak. Dalam konteks pengawasan tidak saja oleh Bawaslu, tetapi masyarakat turut mengawasi. (cem)