Asisten II Lombok Barat Tekankan Pemanfaatan DBHCHT Sesuai Juklak Juknis

Asisten II Setda Kabupaten Lombok Barat, Rusditah saat sambutan sosialisasi pemanfaatan DBHCHT. (Diskominfotik Lobar)

Lombok Barat –Asisten II Setda Kabupaten Lombok Barat, Rusditah menekankan, agar optimalisasi penggunaan DBHCHT 2021 jadi pembelajaran. Bagaimana pemanfaatan sumber anggaran ini harus disiplin pada petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis), sehingga tidak lagi berdampak pada tersisanya anggaran.

Menurutnya, pemanfaatan DBCHT Lombok Barat tahun 2021 kurang optimal karena ketidaksesuaian pada juklak juknis untuk pelaksanaan bidang sosial, sehingga memunculkan sisa anggaran.
“Tentu penggunaannya kita mengacu kepada peraturan menteri keuangan. Tentu juga dilengkapi dengan juklak juknis untuk penggunaan itu. Sehingga kita menahan uang itu untuk menjadi Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) di tahun 2022,” jelasnya.

Iklan

Diketahui, regulasi DBHCHT berdasarkan Undang-Undang 9 Tahun 2020 dan juklak juknis diatur dalam PMK 206/PMK.07/2020, baik bidang sosial, bidang kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum.
“Insyaallah tahun 2022 ini kita komunikasikan semua dengan teman-teman (OPD terkait) untuk mulai menyusun perencanaannya perencanaannya. Nanti akan kita evaluasi bersama BAPEDA tentang penggunaan atau arah kegunaan baik yang SILPA maupun yang tambahannya,” jelasnya.

Di sisi lain, diungkapkannya, aka nada upaya untuk meningkatkan DBHCHT di Lombok barat. Salah satu satu trateginya, Pemda akan membangun Kawasan Industri Hasil Tembakau.
“InsyaAllah kita Lombok Barat siap menerima tantangan itu untuk kita bangun (Kawasan Industri Rokok) sehingga tentu dengan harapan dapat memaksimalkan DBHCHT kita,” paparnya.
“Kita akan usulkan secepatnya, kalau provinsi sudah siap, maka kami juga siap,” tambahnya.
Tentang Penegakan Hukum

Sanksi untuk pelanggaran tersebut mengacu pada Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai.

“Ancaman pidana ini diatur dalam pasal 54 dan pasal 56 Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai,” kata Asisten Bidang Pembangunan dan Perekonomian Setda NTB H. Muhammad Husni.

Bunyi pasal tersebut sebagai berikut :

Dalam Pasal 54

“Setiap orang yang menawarkan , menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana Penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang harus dibayar”.

Dalam Pasal 56

“Setiap orang yang menimbun, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-undang ini dipidana paling singkat 1 (satu) tahun paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

Untuk itu, disarankan kepada siapapun, baik perorangan maupun usaha agar mengurungkan niat jika ingin berbisnis rokok tanpa cukai. Sementara yang sudah terlanjur berbisnis illegal ini agar segera dihentikan sebelum ditemukan petugas. (tim)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional