Aset Penunggak Pajak Terancam Disita

Mataram (Suara NTB) – Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito menegaskan, tidak ada toleransi bagi penunggak pajak yang tidak taat membayar kewajiban mereka. Ia mengancam akan menyita sejumlah aset milik wajib pajak (WP) yang bandel. “Kita akan mengarah ke situ (sita aset,red),” tegas Eko dikonfirmasi, pekan kemarin.

Sebelum melakukan tindakan tegas, pihaknya akan mengambil langkah persuasif dan peringatan ke WP. Langkah itu sebagai sebuah prosedur dijalankan pemerintah ke masyarakat. Sekda tidak mengetahui detail berapa jumlah WP besar belum membayar hingga jatuh tempo 31 Agustus lalu.

Iklan

Tetapi masih ada sisa tiga bulan bagi warga membayar kewajiban mereka ke negara. Dengan konsekuensi kena sanksi administrasi 2 persen dari nilai pajak. “Datanya saya tidak tahu persis karena yang pegang di Badan Keuangan Daerah,” paparnya.

Di satu sisi, Eko mengapresiasi kinerja Badan Keuangan Daerah, Camat, dan Lurah mengejar serapan pajak bumi dan bangunan (PBB) di masyarakat. Dengan realisasi Rp 21 miliar lebih menunjukan progres yang baik. Artinya, hanya tersisa 11 persen dari target Rp 24 miliar nantinya bisa tertutup pada bulan Desember.

“Insya Allah, tiga bulan kedepan bisa capai 100 persen,” ucapnya.

Secara detail Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, H. Nizar Denny Cahyadi, SE tidak menyebutkan nilai tunggakan serta siapa saja objek pajak tersebut. Dari catatan tahun ke tahun relatif lebih kecil WP besar menunggak pajak. Sanksi administrasi berupa denda dua persen dari nilai tagihan tetap dikenakan.

Ia melihat partipasi masyarakat relatif lebih bagus dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator ini diukur dari serapan PBB mencapai Rp 21 miliar. Sementara, di tahun 2016 lalu dari target Rp 22 miliar serapan hingga 31 Agustus hanya Rp 19 miliar. Untuk WP besar ini kata dia, pola dilakukan dengan sistem jemput bola. Selain itu, lewat edukasi jalan sehat melibatkan seluruh WP se – Kota Mataram. (cem)