Aset Pemkab Lobar Diduga Banyak Dipermainkan

0
Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid bersama Forkopimda saat turun melakukan pengecekan aset bermasalah di sejumlah titik di daerah Lingsar.(Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid menegaskan banyak oknum yang diduga bermain kasus aset dilaporkan ke aparat penegak hukum (APH). Oknum yang dilaporkan ini diduga terlibat dalam berbagai persoalan, seperti dugaan pemalsuan dokumen, menguasai dokumen aset dan meminjamkan dokumen aset daerah.

“Sudah banyak (oknum) dilaporkan, tapi kita terus lengkapi bukti pendukung,” tegas dia ditemui di Kuripan, Kamis (3/9). Oknum ini teridentifikasi orang yang sama dalam berbagai persoalan aset. Mereka ini diduga bermain dengan memalsukan pipil, ada yang jelas-jelas meminjamkan sertifikat aset daerah. Menurut dia, peminjaman sertifikat ini tidak masuk logika. Bahkan ada juga  yang mambawa buku aset.

IKLAN

Dalam penanganan masalah aset ini, Fauzan menyoroti kinerja Bagian Hukum dalam pengawalan kasus aset daerah yang bermasalah baik bersengketa di pengadilan maupun bergulir di ranah hukum. Fauzan pun memanggil pejabat terkait untuk meminta agar lebih taktis dan lebih galak.

“Saya sudah panggil Kabag Hukum. Saya minta lebih taktis, lebih galak lagi (dalam penanganan aset),” tegas dia.  Langkah hukum yang dilakukan jelas dia, seperti halnya PK kasus sengketa aset SMP 2 Gunungsari juga belum dilakukan.  Lebih jauh dijelaskan sejauh ini pemda sudah mengamankan 90 hektar. Dari tahun 2016, pemda juga berhasil mensertifikatkan ribuan aset. Tahun ini ditargetkan bisa 200 persil yang bisa disertifikatkan.

Kabag Hukum Setda Lobar, Ahmad Nuralam mengatakan pihaknya belum melakukan langkah hukum peninjauan kembali (PK) kasus sengketa SMP 2 Gunungsari. “Belum (dilakukan PK), masih kita menyusun, mencari kemungkinan-kemungkinan novum baru,” tegas dia. Terkait kapan dilakukan PK? Jelas dia diupayakan kalau posisinya sudah memungkinkan dilakukan upaya PK ini.

Pihaknya sendiri saat ini tengah dalam proses mencari kemungkinan novum yang bisa dijadikan bahan untuk PK. “Kalau sudah siap, kita akan lakukan (PK),” tegas dia. Salah satu upaya mencari novum jelas dia, Bupati dan jajaran melakukan pemeriksaan arsip aset. Kemungkinan besar PK bisa dilakukan tahun ini.  Sejauh ini, pihaknya baru melakukan  PK sengketa aset SD di Desa Bengkel. Pihaknya menunggu proses di pengadilan.

Kenapa lamban proses PK?  Menurut dia penanganan aset ini harus komprehensif. Dalam hal pengamanan aset ini ada dua, yakni pengamanan administrasi dan fisik, “Salah satu yang dilakukan pak bupati, melihat dan mengecek data arsip itu adalah mengamankan administrasi,” jelas dia. (her)