Aset ‘’Nganggur’’ Bikin Kumuh Wajah Kota, Gubernur NTB Minta Dimaksimalkan

Aset Pemprov NTB di Jalan Bung Karno Mataram dipenuhi semak belukar. Di lokasi ini rencananya akan dibangun NCC. (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc menyoroti belum maksimalnya pemanfaatan aset milik Pemprov  yang berada di Kota Mataram. Ia melihat banyak aset daerah yang idle atau nganggur, tak terawat dengan baik sehingga membuat kumuh wajah Kota Mataram.

‘’Tolong bagian aset dimaksimalkan betul. Sayang aset itu bikin kumuh wajah kota kita. Ini punya provinsi. Pak Rizal (Kepala BPKAD NTB), ini jadi trigger utama,’’ ujar gubernur saat berkunjung dan bersilaturahmi dengan pejabat dan ASN Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Senin, 29 Juni 2020.

Dalam kunjungan tersebut, gubernur didampingi Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, MTP, Kepala Biro Organisasi Setda NTB, Ir. H. Lalu Hamdi, M. Si, Kepala BKD NTB, Drs. Muhammad Nasir, Kepala Satpol PP NTB, Drs. Tri Budiprayitno, M. Si dan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, Najamuddin Amy, S. Sos, MM.

Di hadapan pejabat dan ASN BPKAD NTB, gubernur meminta agar aset-aset daerah dirawat dengan baik. Aset daerah ditanami pohon-pohon agar menjadi hijau dan rindang. Ia mengatakan, dulu Kepala BPKAD NTB, Drs. Samsul Rizal, MM pernah berjanji akan memaksimalkan aset-aset daerah yang banyak idle atau nganggur.

‘’Pak Kepala BPKAD dulu janji kepada saya, kehadirannya di sini (BPKAD) memaksimalkan banyaknya aset yang idle di sini. Tapi saya belum lihat ada perubahan signifikan,’’ ujar gubernur.

Menurut Dr. Zul, banyak aset daerah yang belum maksimal dikelola. Supaya menjadi lebih produktif. Sambil bergurau, Dr. Zul mengatakan pejabat dan ASN BPKAD kurang liburan. Sehingga ide-idenya tidak segar. ‘’Masih business as usual,’’ ucapnya.

Terpisah, Kepala BPKAD NTB, Drs. Samsul Rizal, MM yang dikonfirmasi terkait hal tersebut mengatakan, pihaknya sedang melakukan pembenahan aset-aset milik daerah. BPKAD sedang melakukan inventarisasi aset-aset yang idle maupun yang belum punya sertifikat.

Ia menyebut ada 181 bidang tanah aset milik Pemprov NTB yang tersebar di kabupaten/kota yang belum memiliki sertifikat. Untuk persertifikatan aset daerah tersebut, pihaknya bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) di kabupaten/kota.

Catatan Suara NTB, ada beberapa aset daerah milik Pemprov NTB yang masih nganggur atau terbengkalai di Kota Mataram. Seperti aset Pemprov yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang akan membangun rumah kantor (rukan) di Karang Jangkong, Kota Mataram. Pemanfaatan aset daerah ini dikerjasamakan dengan PT. Varindo Lombok Inti sejak 2013.

Kemudian aset Pemprov NTB di Jalan Bung Karno yang dikerjasamakan dengan PT. Lombok Plaza. Rencana awalnya akan membangun NTB Convention Center (NCC). Penandatanganan nota kesepahaman pemanfaatan aset ini juga bersamaan dengan rencana pembangunan rukan dan hotel syariah di dekat kawasan Islamic Center, pada 2013 silam.

Kepala UPT Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah BPKAD NTB, Muhammad Anwar mengatakan, kerjasama pemanfaatan aset daerah untuk pembangunan rukan dengan PT. Varindo Lombok Inti akan segera diputus. Ia mengatakan PT. Varindo akan menyerahkan aset tersebut ke Pemda.

‘’Karena kalau membangun rukan sudah tak cocok di situ. Jadi dia menyerahkan aset tersebut. Varindo juga mengambil rumah yang sudah dibangun. Kita sudah sama-sama menyerahkan, cuma ketemunya belum,’’ ungkapnya.

Sedangkan kerjasama pemanfaatan aset di Jalan Bung Karno untuk pembangunan NCC. Pihaknya sudah melayangkan somasi kedua ke PT. Lombok Plaza. Somasi akan dilayangkan tinggal sekali kepada mitra Pemda tersebut. ‘’Tinggal sekali somasi. Kalau tidak direspons akan dicari bersama Tim Kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara. Supaya jangan kita saling menggugat. Kita cari jalan keluarnya, terakhir baru lewat hukum,’’ terangnya.

Selain itu, BPKAD juga membahas renegosiasi kontribusi kepada daerah atas pemanfaatan aset berupa Lapangan Golf Golong Narmada dan aset Pasar Seni Senggigi. Saat ini, kontribusi atas pemanfaatan aset tersebut, Pemprov hanya mendapatkan kontribusi sebesar Rp30 juta per tahun untuk pemanfaatan aset di Golong dan pasar seni Rp25 juta setahun.

‘’Kita melakukan penilaian, jadi dasar perhitungan kontribusi. Kita mau naikkan besaran kontribusinya dari hasil nilai aset kita sekarang,’’ jelas Anwar. (nas)