Aset Dikuasai Mantan Dewan Bisa Diusut APH

Data Aset (ilustrasi)

Mataram (Suara NTB) – Sebagian besar mantan Anggota Dewan Kota Mataram belum mengembalikan aset milik daerah berupa laptop, notebook serta aset lainnya. Tunggakan aset ini sudah berapa kali jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB.

Namun demikian, mantan wakil rakyat ini tak memiliki sikap kooperatif mengembalikan barang tersebut. Jika dalam waktu 60 hari setelah penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) tidak ada progres. Aparat Penegak Hukum (APH) bisa mengusut kasus tersebut.

Iklan

Dalam catatan BPK, sebanyak 15 mantan Anggota Dewan diduga menguasai aset berupa laptop dan notebook. Empat diantaranya kini masih aktif sehingga tidak dilakukan penagihan.

Yang lainnya yaitu, mantan Anggota Dewan masa bakti 2009 – 2014 yaitu, Nyayu Ernawati, H. Wildan dan Abdul Malik Thalib. Mereka diduga menguasai aset berupa notebook merek Toshiba pengadaan tahun 2010 senilai Rp 5.088.889.

Kemudian, AB Taufiqurrahman dan H.M. Tohri dengan pengadaan item dan tahun sama. Nilai aset dikuasai Rp 8.975.000.,

Anggota Dewan masa bakti 2004 – 2009. Hanya, Muzakir yang belum mengembalikan aset berupa notebook pengadaan tahun 2008 senilai Rp 14.850.000.,

Sementara, pengadaan di tahun 2007. Politisi PDI Perjuangan kini aktif sebagai Anggota DPRD NTB, Made Slamet juga belum mengembalikan aset Kota Mataram. Berupa laptop merek Toshiba senilai Rp 11. 190.000,. Demikian pula, Jansari dengan pengadaan item dan harga sama.

Pengadaan di tahun 2006. Empat mantan Anggota Dewan yaitu, Thamrin Marjun, TGH. Achmad Muchlis dan H. Wildan. Item pengadaan berupa laptop merek Asus senilai Rp 9,6 juta.

Sementara, empat Anggota Dewan masih aktif yaitu, H.M. Zaini, I Gde Sudiartha, I Wayan Sugiartha dan Lalu Suryadi.

Tindaklanjut rekomendasi BPK, kata Kepala BPK RI Perwakilan NTB, Wahyu Priyono menjadi tanggungjawab Pemkot Mataram dan DPRD untuk menyelesaikan. Pihaknya hanya memantau dan mendorong penyelesaian atas tindaklanjut tersebut.

BPK memberikan waktu 60 hari untuk menindaklanjuti. Itu artinya, ada jawaban atau tanggapan dari pejabat yang bertanggungjawab meskipun belum selesai 100 persen. “Selama tidak ada temuan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi, BPK tidak melaporkan ke APH,” katanya.

Akan tetapi, berbeda halnya apabila hasil pemeriksaan itu dilaporkan Inspektorat ke aparat penegak hukum. Atau sebaliknya, APH bisa saja berinisiatif menindaklanjuti tunggakan aset dikuasai mantan Anggota Dewan di Kota Mataram. “Itu sudah di luar kewenangan BPK,” ujarnya. (cem)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional