Aset 65 Hektare Gili Trawangan, Kejati NTB Ingatkan Landasan Yuridis Addendum Kontrak

Tomo Sitepu. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Kejati NTB memantau capaian proses penyusunan addendum kontrak produksi Pemprov NTB dengan PT Gili Trawangan terhadap pengelolaan aset lahan seluas 65 hektare di Gli Trawangan, Pemenang, Lombok Utara. Kelompok kerja belum menyelesaikan verifikasi dan validasi pengklaim lahan.

Verifikasi lapangan ini berlangsung selama 30 hari sejak 27 Juli lalu. “Pokja informasinya sudah turun verifikasi lapangan. Tapi belum ada undangan soal hasilnya,” ucap Kepala Kejati NTB Tomo Sitepu, Jumat, 27 Agustus 2021. Kajati mengatakan penyelesaian persoalan aset di juga dipantau Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). “Mereka mensupervisi,” imbuhnya.

Iklan

Asdatun Kejati NTB Hilman Azizi menambahkan, jaksa pengacara negara (JPN) memang sebelumnya mendapat surat kuasa khusus (SKK) dari Gubernur NTB mengenai penyelesaian masalah aset ini. Tetapi tim JPN tidak masuk dalam tim Pokja. Dari hasil sementara pengusaha yang tidak memiliki izin usaha dan alas hak penguasaan lahan bakal diberi tempat sesuai sedia kala. Sementara PT GTI mendapatkan lahan sisanya.

JPN sebelumnya sudah memverifikasi pengusaha yang menempati lahan konsesi PT GTI. Hasilnya, ditemukan 19 perorangan dan 20 pengusaha berbadan hukum. “Tinggal dikaji nanti, bagaimana landasan yuridisnya dalam bekerjasama dengan mereka itu,” terangnya. Sebelumnya Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah mengatakan sudah menyelesaikan draf addendum kerjasama dengan PT GTI. Di dalamnya disebutkan masyarakat atau pengusaha yang sudah diberi lahan seluas 60 hektare. Sementara sisanya 5 hektare-nya untuk PT GTI.

Pemprov NTB bahkan menyiapkan ultimatum. Apabila PT GTI tidak setuju dengan pola itu, maka Pemprov NTB menyiapkan pemutusan kontrak produksi keduanya yang sudah dimulai sejak 1995 itu. Pada Juni lalu, Pemprov NTB dan PT GTI sudah menyepakati sembilan pokok addendum. Pokok addendum ini antara lain, perubahan bentuk kerjasama, maksud kerjasama, tujuan kerjasama, jangka waktu, masa transisi, penerimaan daerah, hasil kerjasama, dan waktu berakhirnya kerjasama. (why)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional