ARM Ajak DPRD Lotim Tolak Rencana Kereta Gantung Rinjani

ARM mendatangi DPRD Lotim untuk mengajak menolak rencana pembangunan kereta gantung ke Rinjani.

Selong (Suara NTB) – Aliansi Rinjani Memanggil (ARM) Senin, 24 Februari 2020 mendatangi gedung DPRD Lombok Timur (Lotim). Para aktivis lingkungan yang menyatakan peduli terhadap lingkungan ini menyampaikan penolakannya terhadap rencana pembangunan kereta gantung di Gunung Rinjani.

ARM pun mengajak anggota DPRD Lotim ini untuk turut menolak rencana pembangunan yang kabarnya sudah keluar izin prinsipnya dari Pemprov NTB.

Iklan

Muhammad Jauhari alias Rimba mengaku, meski rencana pembangunannya ada di wilayah administratif Kabupaten Lombok Tengah, tepatnya di Karang Sidemen akan tetapi dipastikan akan berdampak buruk bagi Kabupaten Lotim.

Rinjani sebutnya merupakan penyangga air terbesar. Terbangunnya kereta gantung dikhawatirkan akan memperparah kerusakan lingkungan dan mengancam hilangnya sumber mata air. Diketahui saat jumlah mata air di Gunung Rinjani terus menurun. Dari 240 sumber mata air yang pernah tercatat, saat ini diprediksi tersisa di bawah 100 titik.

Menurut Rimba, persoalan mata air inilah yang seharusnya dikedepankan pencarian solusinya oleh pemerintah provinsi. Pasalnya, kalau pembangunan kereta gantung itu merupakan program siluman yang tidak jelas.

Ditambahkan, dilihat dari kondisi tanah Gunung Rinjani ini sebagian besar dari batu muda. Jika diwujudkan pembangunan kereta gantung, maka dikhawatirkan tidak akan berlangsung lama. Terlebih Lombok merupakan daerah yang rentan terjadi gempa bumi. Di samping itu, flora dan fauna di kawasan Rinjani pun jelas akan terganggu.

Beta alias Atriawati menambahkan, rencana pembangunan kereta gantung itu adalah mimpi. Penancapan tiang sebanyak 150 titik setinggi 60 meter itu jelas akan merusak ekosistem hutan. Karenanya, meski baru rencana dan keluar izin prinsipnya ARM memilih menolak.

Wakil Ketua DPRD Lotim, H. Daeng Paelori yang menerima kunjungan ARM mengatakan, rencana pembangunan kereta gantung tidak ada di Lotim. Ditegaskan, tidak ada pula program pembangunan kereta gantung tersebut dalam rencana Pemda Lotim.

Meski demikian, segala aspirasi dari ARM siap ditampung dan akan disampaikan nantinya ke Pemprov NTB. Daeng mengaku bersyukur ada partisipasi publik yang menyampaikan penolakan terhadap rencana pemerintah. Hal ini dinilai penting karena kerap pemerintah kecolongan dalam mengeluarkan izin. ‘’Contoh izin pasir besi.  Kesalahannya terjadi karena tidak mendengar partisipasi publik,’’ ungkapnya. (rus)