Arif, Kajati NTB yang Baru

Pelantikan 15 pejabat lingkup Kejaksaan Tinggi, Rabu, 9 Januari 2019 di Jakarta dipimpin Jaksa Agung RI HM Prasetyo , yang diantaranya Kepala Kejati NTB, Arif. (Suara NTB/Seksi Penkum Kejati NTB)

Mataram (Suara NTB) – Jaksa Agung (Kajagung) RI, HM Prasetyo melantik 15 pejabat lingkup Kejaksaan Tinggi, Rabu, 9 Januari 2019 di Jakarta. Salah satunya, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTB Arif, SH, MH  yang menggantikan, Dr. Mohamad Dofir, SH,MH. Kajati NTB diminta berbenah untuk memenuhi syarat zona integritas.

‘’Jaksa Agung berpesan untuk meningkatkan kinerja agar meraih predikat wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani,’’ kata Juru Bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH mengutip pesan Kajagung.

Iklan

Dedi melanjutkan, Kejati NTB mencanangkan berbagai program untuk dapat meraih WBK/WBBM dari Kemenpan RB RI di tahun 2019. “Salah satu caranya yang sudah ditempuh, yaitu peningkatan disiplin,” ujarnya.

Kriteria WBK tersebut meliputi enam area perubahan, yakni manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik.

Juga didukung hasil survei eksternal Indeks Persepsi Korupsi yang tinggi. Yang skor indeksnya minimal 13,5 dari skor maksimal 15 atau setara 90 persen.

Kemudian Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan, dan telah menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan pemeriksa internal dan eksternal.

‘’Diupayakan 2019 ini bisa terpenuhi. Pada intinya, zona integritas ini reformasi birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,’’ sebutnya. Mengenai prosesi serah terima jabatan dari Mohamad Dofir ke Arif, Dedi mengatakan akan digelar pada Jumat (11/1) ini.

Selama Dofir menjabat, sebanyak empat berkas tindak pidana korupsi masuk ke tahap penyidikan. Dua berkas diantaranya sudah vonis.

Yakni, perkara korupsi dana penggabungan PD BPR NTB menjadi PT BPR NTB, dengan dua terdakwa, mantan Direktur BPR Lombok Timur sekaligus Wakil Ketua Tim Konsolidasi, Mutawali, dan mantan Direktur BPR Sumbawa, Ikhwan, Ketua Tim Konsolidasi.

Perkara lainnya yang sedang dalam penyidikan, yakni dugaan korupsi penyaluran kredit perumahan pada Bank NTB Cabang Dompu tahun 2018, berikut dugaan tindak pidana pencucian uang.

Dofir mendapat tugas baru sebagai Direktur Tindak Pidana Narkotika dan Zat Lainnya pada Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung RI.

Sementara Arif merupakan putra daerah asal Kabupaten Bima. Sebelum dilantik sebagai Kepala Kejati NTB, Arif pernah menjabat Wakil Kepala Kejati Aceh. Pada tahun 2007 silam, Arif menjabat Kepala Kejari Bima. (why)