Arab Saudi “Tutup Pintu”, Pengelola Travel Haji dan Umrah Pasrah

Nanang Supriyanto dan TGH. Turmuzi. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Keputusan Kerajaan Arab Saudi untuk menutup pintu masuk bagi calon umrah selama setahun di 2020 ini seperti pil pahit bagi travel penyelenggara haji dan umrah. Travel haji dan umrah menanggung kerugian hingga miliaran rupiah.

Keputusan untuk menunda masuknya jemaah haji dan umrah ini dirilis oleh Kerajaan Arab Saudi, Kamis, 5 Maret 2020 kemarin. Meski demikian, Ketua Pengurus Persatuan Travel Umrah dan Haji (Patuh) NTB, TGH Turmuzi meyakini kemungkinan tak selama setahun close. Kerajaan Arab Saudi saat ini tengah menyelesaikan proyek di bandaranya untuk mendeteksi calon jamaah haji dari berbagai negara yang terpapar virus Corona.

Iklan

‘’Perkiraan saya pertengahan April ini sudah bisa masuk. Arab Saudi sedang melakukan persiapan pengetatan deteksi di pintu masuknya di bandara. Kalau cepat selesai, sudah bisa masuk,’’ katanya kepada Suara NTB, Kamis, 5 Maret 2020.

Selama penghentian sementara haji dan umrah oleh Kerajaan Arab Saudi, menurut TGH. Turmuzi, satu perusahaan penyelenggara travel dan haji dan umrah merugi Rp1miliar- Rp2 miliar. Kerugian ini terutama untuk pembelian tiket pemberangkatan jemaah dari Lombok ke Jakarta  atau ke Malaysia untuk transit.

Pada akhir Februari 2020 ini, tidak sedikit calon jemaah umrah yang diberangkatkan ke Jakarta dan ke Malaysia, sebelum terbang langsung ke Jeddah. Ketika jemaah harus kembali, otomatis travel harus menyediakan tiket balik. Belum termasuk biaya yang lain-lain.

‘’Menteri Agama bilang tidak akan dirugikan jemaah. Tapi travel yang rugi tidak sedikit. Karena tidak jelas kebijakannya untuk mengkomunikasikan ke maskapai,’’ ujarnya.

Untuk pemberangkatan kembali jemaah yang telah teregister, tentu travel akan menyiapkan kembali dana segar untuk pembeliat tiket dan lain-lainnya. Apalagi maskapai lepas tangan, dan menganggap tiket yang telah terjual habis. Kendati ada kelonggaran untuk penerbangan langsung ke Jeddah, maskapai memberikan ruang untuk reschedule (penjadwalan ulang).

Dengan catatan, jadwal ditentukan sendiri oleh maskapai. Corona adalah pukulan berat. Hari ini, dilakukan pertemuan dengan Polda NTB, Kemenag dan perusahaan travel haji dan umrah untuk membahas dampak-dampak yang ditimbulkan.

Pengurus Patuh NTB lainnya, Nanang Supriyanto mengatakan, kebijakan Kerajaan Arab Saudi merugikan perusahaan travel dan jemaah sekaligus. Kerugian yang dialami pengusaha dipaparkan, tidak sedikit turun produk umrah. Pembelian tiket pesawat, pembelian pakaian jemaah, koper, pemesanan kamar hotel, dan konsumsi jemaah. Tidak sedikit yang kehilangan sementara pekerjaan dan pendapatannya, selama kebijakan ini berlaku.

‘’Tiket domestik yang sudah kita pesan, perlengkapan yang sudah dibayar, bisa yang sudah dibayar. Vaksin yang sudah dibayar. Semuanya hangus, tidak bisa ditarik lagi uangnya. Dan risiko ditanggung perusahaan,’’ kata Owner ArofahMina Cabang NTB ini.

Bagi beberapa item yang bisa di-reschedule, tidak serta merta uang dapat ditarik. Misalnya untuk pemesanan hotel, butuh proses panjang untuk mengkomunikasikannya. ‘’Kalau jemaah minta uang kembali, kerugian sepenuhnya di perusahaan,’’ imbuhnya.

Sementara kerugian kepada jemaah, mayoritas jemaah yang akan berangkat umrah berusia lanjut. Jika dimundurkan, tertunda kesempatannya dan harus menunggu waktu kembali untuk berangkat. Kerugian yang tidak kecil adalah beban mental. Apalagi karakteristik di sini, jemaah yang akan berumrah, atau berhaji, biasanya melakukan syukuran tidak sekali.

Serba salah jika pemerintah ditekan. Karena Corona adalah bencana global. Yang bisa dilakukan saat ini hanya menunggu dan bersabar. Kemungkinan lain dilakukan PHK kepada karyawan juga menjadi pertimbangan. Tapi itu pilihan sangat terakhir.

Karena itu, untuk menghindari PHK, perusahaan travel dan umrah harus kreatif membuat usaha-usaha lain sebegai konversi sementara.(bul)