Apresiasi Pemda Tekan Covid-19, Mendikbudristek Tegaskan PTM Harus Terus Terlaksana

Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim meninjau pelaksanaan PTM di TKN Pembina Pedesaan Tunas Mandiri, Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, Kamis, 7 Oktober 2021. Pelaksanaan PTM di tempat ini menerapkan protokol kesehatan ketat.  (Suara NTB/ist)

Pembelajaran tatap muka (PTM) yang menerapkan protokol kesehatan ketat di NTB menjadi salah satu atensi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim. Bahkan Mendikbudristek mengapresiasi kinerja pemerintah daerah di NTB dalam menekan Covid-19 dan vaksinasi pada masyarakat, sehingga PTM bisa terlaksana.

‘’PEMBELAJARAN tatap muka (PTM) harus terus terlaksana. Hal ini penting agar tidak terjadi ketertinggalan pembelajaran, termasuk menekan efek negatif dari pembelajaran jarak jauh (PJJ),’’ ujarnya saat melakukan kunjungan pembelajaran tatap muka di TKN Pembina Pedesaan Tunas Mandiri, Jonggat, Lombok Tengah, Kamis (7/10/2021).

Iklan

“Karena saya baru pertama kali ini datang ke daerah di mana semua muridnya melaksanakan pembelajaran tatap muka. Saya yakin NTB tidak mengalami ketertinggalan dalam pembelajaran. Itu prioritas nomor satu: anak masuk sekolah. Vaksinasi juga sudah berjalan, satu pencapaian yang sangat hebat,”  ujarnya.

Di samping itu, terkait adanya kecenderungan terjadi pernikahan dini selama pandemi Covid-19, Nadiem mengatakan,ada beberapa opsi yang bisa dilakukan, yang pertama PTM harus dilakukan secepat mungkin. “Karena ini (pernikahan dini) disebabkan oleh PJJ, banyak sekali orang tua yang merasa kalau belajar daring, lebih baik tidak usah sekolah, dan diperbolehkan kawin dini,” ujarnya.

Ia menegaskan, pihaknya memprioritaskan PTM. Karena di samping pernikahan dini, juga terjadi peningkatan kekerasan domestik, psikologis anak yang terpukul, merasa kesepian dan depresi, dan kecanduan gawai.

Di samping itu, Nadiem menekankan, harus dipastikan juga agar sekolah harus siap menerima kembali siswa yang pernah terkena Covid-19. Ia menekankan agar jangan ada stigma terhadap siswa.

Ia juga menyampaikan, ia melihat progres Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Diirinya sangat terkejut dan senang, jika ada ribuan anak dari daerah di NTB, dari berbagai macam universitas, yang diterima magang di perusahaan kelas dunia. Itu pencapaian luar biasa. Melalui program MBKM, kami ingin memastikan tidak hanya perguruan tinggi itu-itu saja yang dapat program kementerian. ‘’Saya dengar ribuan anak di NTB bisa masuk ke dalam program-program kementerian. Artinya, di luar Jawa-Bali, tidak kalah mahasiswanya,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc., menegaskan pengendalian pandemi Covid-19 merupakan kerja keras pemerintah, TNI – Polri yang didukung dengan kesadaran masyarakat yang sangat baik.

Dengan kerja keras semua pihak ini, ujarnya, segala aktivitas masyarakat bisa kembali normal dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat, terutama PTM di sekolah maupun perguruan tinggi.

“Meski begitu, kita tetap harus tetap waspada. Jangan sampai kita terlalu euforia berlebihan. Kita syukuri atas progres ini tapi tetap waspada,’’ ujarnya, mengingatkan.

Pada bagian lain, Dinas Kesehatan (Dikes) NTB tetap menyiagakan Rumah Sakit (RS) Darurat Covid-19 meskipun jumlah kasus terus melandai. Apalagi sekarang di sejumlah negara di dunia sedang dilanda gelombang ketiga Covid-19.

Jumlah RS Darurat Covid-19 di NTB berdasarkan surat keputusan gubernur sebanyak 26 buah. Tersebar di provinsi dan sembilan kabupaten/kota di NTB.

“RS Darurat masih disiagakan sebagai antisipasi. Sampai saat ini untuk RS Darurat, belum ada penutupan secara resmi. Walaupun sudah terjadi penurunan kasus Covid-19,” kata Kepala Dikes NTB, dr. H. Lalu Hamzi Fikri, M.M., MARS., dikonfirmasi di Mataram, Rabu (6/10/2021).

Ia menyebutkan ada 26 RS Darurat Covid-19 di NTB yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan gubernur. Dengan rincian, RS Darurat yang disiapkan Pemprov NTB sebanyak 12 buah. Kemudian Kota Mataram 3 RS Darurat, Lombok Barat 1 RS Darurat, Loteng 1 RS Darurat, Lotim 4 RS Darurat, Sumbawa 1 RS Darurat, KSB 1 RS Darurat, Dompu 2 RS Darurat dan Bima 1 RS Darurat.

“Sampai saat ini kami belum menutup itu. Artinya, belum mencabut keputusan gubernur tersebut. Karena kita masih dalam kondisi pandemi. Pemerintah Pusat juga masih menetapkan Covid-19 sebagai pandemi. Artinya, ini sebagai bentuk kesiapsiagaan kita saja,” terang Fikri.

Mantan Direktur RSUD NTB ini menjelaskan meski jumlah kasus Covid-19 sudah menurun. Tetapi keberadaan RS Darurat sebagai antisipasi. “Karena potensi gelombang ketiga juga harus kita waspadai. Di dunia sekarang puncaknya gelombang ketiga Covid-19,” tuturnya.

Secara nasional, kata Fikri, kasus Covid-19 memang terjadi tren penurunan. Tetapi sebagai bentuk kewaspadaan, berbagai kemungkinan terburuk tetap disiapkan. “Jadi kami sampai saat ini masih menyiapkan RS Darurat,” tambahnya.

Meskipun saat ini, RS Darurat yang disiapkan belum ada pasien yang dirawat. RS Darurat Covid-19 seperti Wisma Tambora dapat dimanfaatkan seperti biasa, sebagai tempat pelatihan. Namun, ketika kasus Covid-19 meningkat, sudah disiapkan RS Darurat Wisma Tambora.  (ham)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional