APPI : Penarikan Kendaraan dengan Ancaman Pistol Jadi Bahan Evaluasi

0
Hadi Sutarno. (Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) – Kasus penarikan kendaraan di Kabupaten Lombok Barat oleh debt collector dan oknum anggota Polisi tengah menjadi perhatian. Tak terkecuali, kasus ini juga menjadi atensi Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Provinsi NTB. Sebelumnya ‎beredar rekaman video berdurasi 17 detik yang menampilkan kejadian pengancaman diduga menggunakan senjata api oleh seorang diduga oknum debt collector kepada seorang pemilik mobil di Desa Bagek Polak, Lombok Barat pada Jumat, 24 September 2021 sekitar pukul 17.00 Wita.

Seorang korban berinisial ZA ketika itu sedang berada di Desa Bagek Polak untuk menghadiri acara kemahasiswaan, secara tiba-tiba dua orang oknum datang menemui ZA memintanya untuk menyerahkan mobil Avanza merah marun yang dikendarainya. Menurut ZA, dalam keadaan ketakutan lantas menghubungi ayahnya lewat telephone, namun oknum tersebut merebut HP milik korban. Tidak terima HPnya dirampas, ZA mempertahankan sehingga terjadi tarik menarik yang mengakibatkan layar HP korban pecah.

IKLAN

Karena terjadi perdebatan cukup alot rupanya si oknum debt collector ini naik pitam kemudian mengancam korban diduga menggunakan senjata api. Ketua APPI Provinsi NTB, Hadi Sutarmo menyayangkan kasus ini mencuat. Ia juga tidak membenarkan penarikan kendaraan dilakukan dengan unsur kekerasan. Apalagi menggunakan senjata api. Hadi mengatakan, sudah mengumpulkan informasi, dan Senin, 27 September 2021 berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB.

“Kita sampaikan kronologis kejadiannya ke OJK,” kata Hadi. Kepada Suara NTB, Hadi menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterimanya, awalnya dua debt collector menemui pemegang kendaraan yang menjadi jaminan di salah satu lembaga pembiayaan (finance). Namun antara debt collector dengan pihak pemegang kendaraan terjadi ketegangan.

Nah apakah Polisi ini teman, atau kelaurga debt colletor, yang kebetulan berada di lokasi tidak jauh dari tempat kejadian, akhirnya anggota Polisi ini ikut. Tidak tau juga kok tiba-tiba ada yang menyebut pistol ke luar. Tapi soal itu kita serahkan saja kepada aparat untuk memastikan dan menanganinya,” ujarnya.

Terhadap masih adanya kasus penarikan kendaraan dengan pemaksaan ini, menurut Hadi sebetulnya tidak ada yang salah finance menggunakan jasa eksternal (debt collector) dalam penanganan tunggakan nasabah. Dalam perjanjian kerjasama antara finance dengan eksternal ini, juga diatur etika dan tata cara penarikan kendaraan (jaminan).

“Boleh-boleh saja penarikan kendaraan dilakukan dimana saja. Di jalan bisa, di rumah juga bisa. Asalkan kedua belah pihak tidak terjadi ketegangan, persoalan. Dengan cara baik-baik, sah-sah saja penarikan kendaraan dimana saja. Tapi kadang pelaksanaannya di lapangan tidak seperti itu,” ujarnya.

Hadi juga menegaskan, tidak diperkenankan menggunakan jasa “preman” dalam penarikan jaminan. Petugas eksternal tetap harus mengutamakan cara-cara yang manusiawi. “Jangan targetnya hanya menarik. Tapi menggunakan cara-cara yang tidak sesuai. Ini juga ndak boleh. Kepada konsumen, harusnya juga paham melaksanakan hak dan kewajibannya. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Ini menjadi bahan evaluasi kita. Juga konsumen,” demikian Hadi. (bul)