APPI Minta APH Usut Tuntas Dugaan Pengambilan Paksa Kendaraan

Hadi Sutarno dan  Rudi Rosantoro. (Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) – Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Provinsi NTB mendorong aparat penegak hukum (APH) mengusut tuntas dugaan pengambilan paksa yang dilakukan oleh oknum debt collector salah satu mitra finance. Harapan APPI agar jelas, siapa yang benar dan salah dalam persoalan yang baru-baru ini mencuat ke publik.

Apalagi, dalam laporan ke aparat, dugaan pengambilan paksa dilakukan oleh debt collector kepada perempuan yang sedang hamil. Dan mengakibatkan gangguan psikis karena dugaan ditekan secara mental. Dalam diskusi dengan pengurus APPI Provinsi NTB, Hadi Sutarno (ketua), Rudi Rosantoro (sekretaris) dan Thomy Arga Budhi Pratomo (bendahara) di Mataram, Senin, 26 Oktober 2020,  dijelaskan, APPI juga sudah melakukan penelusuran informasi ke Sinar Mas Finance terkait persoalan yang sedang diadukan ke Polres Kota Mataram ini.

Iklan

Informasi dari Sinar Mas Finance, katanya, debt collector yang melakukan penarikan kendaraan adalah mitra resmi finance tersebut. Keduanya juga telah memiliki sertifikat kompetensi. “Karena kita sudah sepakat dengan OJK, pihak eksternal mitra finance di lapangan harus yang sudah memiliki sertifikat. Tidak boleh bagi yang belum bersertifikat. Tidak bisa seperti dulu lagi. Saya sudah cek memang benar yang bersangkutan ada sertifikatnya,” jelas Hadi.

Karena itu, APH diharapkan mengusut tuntas pihak-pihak yang paling bersalah. Jika debt collectornya memang bertugas tidak mengedepankan etika-etika dan komunikasi yang baik dengan nabasah, menurutnya tentu harus sanksi. Hadi menegaskan, Sinar Mas Finance juga telah malaporkan pihak pertama yang atas namanya tercantum di dokumen kendaraan yang ditarik oleh debt collector  eksternal Sinar Mas Finance.

Ia dilaporkan ke Polda NTB karena telah wanprestasi. Memindahtangankan kendaraan tanpa sepengetahuan pihak finance. Kendaraan yang dipindahtangankan di bawah tangan ini diketahui menunggak hampir dua tahun. “Yang memindahtangankan ini juga dilaporkan ke Polda NTB. Dan terancam juga penjara maksimal 4 tahun. Karena infonya, BPKB akan diberikan kepada orang yang menerima overannya. Nyatanya bermasalah setorannya, sampai terjadi aksi pengambilan kendaraan di jalan,” imbuhnya.

Seluruh prosesnya diserahkan kepada aparat. Karena aparatlah yang dapat memastikan siapa yang benar dan salah dalam kasus ini. Hadi menegaskan kembali, agar menjadi pelajaran bersama. Baik kepada finance untuk menggunakan jasa ekternal yang profesional. Juga kepada masyarakat yang menerima overan kredit kendaraan. Harus dilakukan dengan sepengetahuan pihak finance untuk mengantisipasi persoalan di kemudian hari. (bul)