Aplikator Rumah Tahan Gempa Harus Sediakan Material Standar

Danrem 162/WB Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani saat mengecek progres Risha dan Riko di Loteng. (Suara NTB/penrem)

Mataram (Suara NTB) – Pengusaha penyedia material atau aplikator terus diingatkan agar menyediakan bahan yang standar. Tidak asal-alasan, karena harus melalui rekomendasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Sehingga kualitas bahan menjadi jaminan bisa diterima masyarakat setelah pemeriksaan.

Peringatan itu disampaikan, Danrem 162/WB Kol. CZI. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han, Jumat, 1 Maret 2019, mengutip  kesimpulan rapat  dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Provinsi NTB, serta para aplikator.

Iklan

‘’Penunjukkan aplikator harus mendapatkan surat rekomendasi dari Perkim dengan mengacu pada lembaga yang bertanggung jawab seperti Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), karena nanti akan ada pemeriksaan,’’ ujarnya.

Selain LPJK, rekomendasi diperlukan dari Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) atau Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapesindo).

‘’Sehingga tidak ada lagi kasus aplikator yang lari seperti yang terjadi di Lombok Tengah,’’ sesalnya.

Rapat dengan para stakeholder itu terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa, membahas  penyamaan standarisasi hasil kerja Rumah Tahan Gempa (RTG) di Posko Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB.

Danrem menjelaskan beberapa pointer yang dibahas dan menjadi kesepakatan bersama dalam rapat. Diantaranya, tentang laporan hasil rapat agar dibuat secara tertulis untuk diedarkan.

‘’Sehingga diketahui oleh para Pokmas, fasilitator dan aplikator maupun para stakeholder di daerah,’’ jelasnya.

Dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang ditandatangani Pokmas dan aplikator katanya, agar dijelaskan lebih detail terkait dengan isi kontrak. Sehingga, tidak ada interpretasi yang berbeda terkait dengan material maupun pemasangan atau perakitan material.

‘’Termasuk sanksi atas kelalaian atau wanprestasi dari aplikator, ‘’ kata Danrem memberi peringatan.

Itu berlaku untuk semua jenis RTG dari bahan beton.  Sementara terkait dengan rumah instan kayu (Rika), sambungnya, harus mengikuti ketentuan dan prosedur yang sudah ada, khususnya terkait dengan legalitas kayu harus bisa dipertanggung jawabkan. “Kualitas kayu minimal kelas dua,” sebutnya.

Sementara bagi warga yang sudah terlanjur membangun rumah instan konvensional (Riko) berbahan campuran bata dan beton serta atap baja ringan, juga diberikan gambaran terkait anggaran tahap kedua.

Pada saat dana stimulan belum turun, kata dia, Pemda baik kabupaten/kota akan memberikan penilaian terhadap kelayakan rumah tersebut. Tentu saja pemeriksaan terkait dengan material yang dipakai dibiayai dari bantuan.

Selain itu, orang nomor satu di jajaran Korem tersebut juga menyampaikan standarisasi rumah jadi dengan anggaran dana sebensar Rp 50juta harus memenuhi unsur struktur bangunan, dinding, atap dan 1 kamar tidur yang memenuhi kriteria RTG.

Sementara progres RTG yang sudah selesai dibangun dan sedang dalam proses pembangunan berjumlah 10.216 unit. Bertambah 143 unit dari sebelumnya.  Dengan rincian, Risha sejumlah 3.253 unit dan  selesai 268 unit. Rika sejumlah 2.334 unit dan selesai 136 unit.  Riko sejumlah 4.071 unit dan selesai 217 unit. Kemudian  RCI sejumlah 40 unit dan  Risba sejumlah 518 unit. (ars)