Aplikator Enggan Datangkan Panel dari Luar

Panel Risha (Suara NTB/dok)

Selong (Suara NTB) – Aplikator pembangunan hunian tetap (huntap) jenis Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) di wilayah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengaku enggan mendatangkan panel Risha dari luar daerah. Pasalnya, tindakan itu akan menambah beban biaya dengan nilai yang cukup besar.

Salah satu aplikator Risha, Ahmad Iskandar, belum lama ini mengaku tidak bisa mendatangkan panel dari luar daerah, karena itu akan menambah biaya. Iskandar mengaku optimis bahwa selaku aplikator masih mampu untuk membuat panel sendiri di lokasi gempa dengan didukung bahan baku yang melimpah serta melibatkan masyarakat setempat dengan kapasitas produksi cukup banyak.

Iklan

Dalam pemasangannya pun, katanya, untuk panel Risha ini tidak harus menunggu kering untuk dapat dibuka. Melainkan hanya waktu 4 jam. Namun untuk dapat dipasang apabila menggunakan adiktif yang menjadi penguat beton, maka tiga hari dapat dipasang setelah produksi.

Terpisah, Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy, MM menyebutkan bahwa dana yang dibutuhkan untuk pembangunan huntap di atas Rp1 triliun. Sementara yang baru ditransfer ke rekening BPBD oleh pemerintah pusat hanya Rp3,2 miliar yang dihadapkan dengan 9.000 rumah dikali Rp50 juta. Untuk itu, butuh dana sekitar Rp1 triliun.

Karena sejauh ini rekening pribadi masyarakat sebagian besar masih kosong lantaran belum menerima dana transfer dari pusat dalam hal ini BNPB. “Jadi kita juga masih menunggu transfer dana itu secara keseluruhan. Yang kita butuhkan Rp 1 triliunan lebih,” ungkap Bupati.

Sebelumnya, Kepala Pelaksana BPBD Lotim, Purnama Hadi mengatakan, jumlah masyarakat di Lotim yang terdampak gempa beberapa bulan lalu sebanyak 26.215 KK. Terdiri dari 9.366 rumah rusak berat, 3.303 rusak sedang dan rusak ringan sekitar 14.000. Sementara dalam penanganannya hingga saat ini masih fokus kepada rusak berat. Sementara, jumlah Pokmas yang sudah terbentuk di Lotim sebanyak 240 Pokmas.

Kendala yang dihadapi dalam pembuatan Pokmas yaitu tidak memegang data SK bupati terkait nama-nama dan alamat masyarakat yang terkena rusak berat. Sehingga berdampak di dalam pengelompokannya karena tercampur antara rusak berat, sedang dan ringan. Diharapkan, aplikator yang membuat kontrak dengan pokmas harus banyak mengambil material berupa panel dari luar. Terutama Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi dan daerah-daerah lainnya di Indonesia karena dimungkinkan banyak terdapat panel-panel yang sudah siap untuk dipasang. (yon)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional