APIP Kawal Penyediaan Produk Lokal untuk JPS Gemilang

Ibnu Salim (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Pengadaan dan penyaluran bantuan sembako Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang dikawal Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Keuangan (BPKP) dan Inspektorat NTB. Sesuai kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, paket bantuan sembako JPS Gemilang menggunakan produk-produk IKM dan UKM lokal di NTB.

Tujuannya, untuk menggairahkan dan menggerakkan IKM/UKM lokal agar tetap berproduksi di tengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Sehingga, APIP akan terus mengawal agar pengadaan komoditas untuk bantuan paket sembako JPS Gemilang benar-benar produk lokal NTB.

Iklan

‘’Kalau JPS Gemilang menggunakan produk lokal, maka harus produk lokal. Jangan pesan dari luar daerah. Karena itu bisa jadi masalah. Harus benar-benar produk IKM dan UMKM lokal NTB,’’ tegas Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH, M. Si dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Minggu, 19 April 2020.

Ibnu mengatakan, Pemprov NTB mengambil kebijakan untuk komoditas-komoditas yang akan diberikan ke masyarakat penerima bantuan JPS Gemilang merupakan produk IKM dan UKM NTB. Maksudnya, agar IKM dan UKM NTB bisa berdaya dan bangkit di tengah kondisi pandemi Corona.

Sehingga, OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang mengadakan paket bantuan sembako JPS Gemilang harus memperhatikan hal ini. Ia menegaskan, jika nantinya produk lokal NTB yang dibutuhkan terbatas. Kemudian OPD mendatangkan produk lokal dari daerah lain, maka tetap akan keliru.

‘’Harus beli produk lokal yang di sini.  Supaya menghidupkan IKM dan UKM lokal kita. Untuk itu, penyedia jasa yang digandeng  OPD harus  benar-benar menyediakan produk lokal. Supaya dalam kondisi sekarang ini kita bisa membangkitkan dan memberdayakan ekonomi rakyat yang lagi terpukul akibat wabah ini. Itu maksudnya Pak Gubernur memberdayakan IKM dan UKM lokal,’’ jelas Ibnu.

Di tengah kondisi saat ini, selain memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dan pekerja sektor formal dan informal terdampak Corona. Pemda juga melakukan intervensi dengan membantu IKM dan UKM lokal untuk bangkit. Bentuk  intervensi yang dilakukan Pemprov NTB dengan mendorong mereka berproduksi dan hasil produknya  dibeli oleh pemerintah untuk kebutuhan JPS Gemilang.

Ibnu mengatakan, APIP mengawal dan mendampingi OPD terkait dengan akuntabilitas penggunaan anggaran penanganan Covid-19. Pada prinsipnya, penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) dan bantuan sembako JPS Gemilang transparan dan akuntabel.

Ia menjelaskan, APIP mendampingi OPD tahapan demi tahapan. Mulai dari perencanaan dan pelaksanaannya. Dalam situasi tanggap darurat Covid-19 memang ada kemudahan-kemudahan yang diberikan dari sisi regulasi dalam rangka percepatan penanganan dan antisipasi dampak penyebaran Covid-19.

Namun, bukan berarti kemudahan itu mengabaikan aturan. Pelaksanaannya tetap sesuai dengan aturan. Dalam penyediaan barang dan jasa dalam situasi darurat saat ini, prosesurnya kepala dinas atau pengguna anggaran (PA) bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menunjuk penyedia jasa.

Kemudian melakukan pesanan setelah melihat jenis produk lokal apa yang mau dibeli. Setelah itu, penyedia jasa bisa diberikan uang muka. Dan dibayar sesuai dengan yang dihasilkan. Dalam proses ini, PA atau PPK tetap melakukan cek dan ricek atas produk lokal yang dipesan.

Selain melakukan pendampingan, APIP juga meminta OPD proaktif berkonsultasi atas kendala dan persoalan yang dialami di lapangan. Karena merekalah yang nantinya bertanggung jawab dalam proses pengadaan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk bantuan sembako JPS Gemilang.

‘’Yang penting produk itu diproduksi di sini, ada di sini. Kemudian, harganya harus mengikuti kewajaran. Mungkin bisa jadi harganya lebih mahal dari produk yang lain. Tetapi harganya masih tetap wajar. Prinsipnya, kita  membantu IKM dan UKM lokal , sehingga mereka bisa bangkit dalam situasi saat ini,’’ imbuhnya.

Fleksibilitas harga kewajaran melihat waktu, kondisi, dan proses penyediaannya.  Dalam surat KPK dan LKPP, kata Ibnu, harga kewajaran dalam kondisi seperti ini acuannya  dari penyedia.

Pemprov melibatkan ratusan IKM dan UKM. Untuk memasok bahan-bahan yang dibutuhkan untuk bantuan paket sembako JPS  Gemilang. Bantuan sembako senilai Rp250 ribu per KK tersebut diperuntukkan bagi 105.000 KK penerima di NTB untuk menekan dampak sosial dan ekonomi akibat Covid-19.

Pemprov menyiapkan bantuan sembako JPS Gemilang kepada 105.000 KK di NTB. Terdiri dari 73.000 KK masyarakat sangat miskin, miskin dan hampir miskin yang tidak mendapatkan bantuan JPS Pusat. Terdiri dari 40.876 KK masyarakat sangat miskin, 16.314 KK masyarakat miskin dan 15.900 KK masyarakat hampir miskin.

Kemudian 32.000 KK merupakan kelompok masyarakat sektor formal dan informal serta dunia usaha yang terdampak Covid-19. Terdiri dari 2.988 tenaga kesehatan, 1.355 KK pekerja transportasi, 5.708 KK IKM, 4.812 KK pekerja formal dan informal pariwisata, 2.612 KK buruh migran, 2.618 KK PDP dan ODP, 2.091 KK peternak, 3.097 KK PKL atau pedagang asongan, 939 KK nelayan dan lain-lain 7.000 KK.

Bantuan akan diberikan selama tiga bulan, yakni April, Mei dan Juni. Setiap bulan, Pemprov menggelontorkan anggaran sebesar Rp26,26 miliar untuk pengadaan paket bantuan sembako JPS Gemilang. Sehingga total anggaran yang akan digelontorkan dalam tiga bulan sebesar Rp78,78 miliar. (nas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here