APH Usut Delapan Kasus Dugaan Penyelewengan Anggaran Covid-19

Ibnu Salim (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Aparat Penegak Hukum (APH) sedang mengusut delapan kasus dugaan penyelewengan dana Covid-19 di NTB. Meminimalisir terjadinya penyimpangan, Inspektorat NTB meminta Inspektorat Kabupaten/Kota ikut memantau penggunaan dan penyaluran bantuan sosial (Bansos) Covid-19.

‘’Iya, Inspektorat Kabupaten/Kota diminta memantau itu. Karena itu bagian dari pendampingan dan Instruksi Mendagri juga. Pemprov melalui Inspektorat Provinsi nanti akan  mensupervisi Inspektorat Kabupaten/Kota,’’ ujar Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH, M. Si dikonfirmasi Selasa, 4 Agustus 2020.

Iklan

Melihat banyaknya kasus dugaan penyelewengan penggunaan dana dan penyaluran Bansos Covid-19, Inspektorat kabupaten/kota diharapkan melakukan pemantauan secara intens. Dengan cara melakukan pendampingan dan memberikan saran serta masukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

Terkait dengan penggunaan dana Covid-19, Inspektorat melakukan pendampingan. Termasuk dalam pelaksanaan program Jaring Pengaman Sosial (JPS), juga dikawal oleh inspektorat. Inspektorat juga melakukan post audit pelaksanaan JPS.

Mengenai delapan kasus dugaan penyelewengan dana Covid-19, Ibnu mengatakan belum mengetahui kasus detilnya. Namun, ia mengatakan kebanyak terjadi di desa, kaitan dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa.

Beberapa waktu lalu mencuat dugaan pemotongan BLT DD di beberapa desa di NTB. Terkait dengan hal ini, ia meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar melakukan kontrol yang intensif.

‘’Karena itu bagian dari pengendalian dari OPD terkait.  Bentuk pengendaliannya melakukan pemantauan secara berkala dan berkelanjutan. Ndak cukup, begitu droping, ada berita acara langsung selesai, tapi harus dicek lagi,’’ katanya.

Terkait dengan dugaan penyimpangan bantuan Covid-19, ia meminta masyarakat berani melapor. Namun harus disertai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

‘’Masyarakat harus berani melapor, jangan takut. Melapor itu tujuannya untuk meluruskan. Berdasarkan data, fakta yang ada. Bahwa betul kejadiannya seperti itu. Jangan justru menjadi fitnah,’’ katanya.

Bareskrim Polri telah merilis dugaan penyelewengan dana bantuan sosial (Bansos) Covid-19. Mereka menerima laporan sebanyak 102 kasus di 20 Polda. Paling banyak adanya dugaan penyelewengan terjadi di Sumatera Utara, yaitu 38 kasus. Selanjutnya, di Jawa Barat sebanyak 18 kasus.  Sedangkan, di NTB  ada sebanyak delapan kasus.

 ‘’Ya, benar ada delapan kasus yang ditangani di Polda NTB dan polres jajaran,’’ kata  Kasubdit III bidang Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB Kompol Haris Dinzah.

Yang terbanyak di Polres Lombok Tengah  (Loteng). Ada sebanyak empat kasus yang ditanganinya. ”Itu mencakup penggunaan anggaran Covid-19,” ujarnya.

Dia tidak bisa menerangkan lebih mendetail terkait empat kasus tersebut. Karena, kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan. ”Semua masih lidik itu. Belum ada yang naik penyidikan. Progres penangannya pun saya tidak tahu. Tanya saja nanti langsung ke Polres,” jelasnya.

Satu kasus masing-masing ditangani di Polres Sumbawa, Polres Sumbawa Barat, dan Polres Lombok Timur (Lotim).  ”Kalau di Polres Sumbawa dan Sumbawa Barat itu masih lidik. Begitu juga saya tidak bisa memberikan keterangan yang jelas,” ungkapnya.

Sementara satu kasus yang ditangani Polres Lotim sudah naik penyidikan. ”Kalau tidak salah sudah penetapan tersangka juga. Saya tidak ingat,’’ katanya. (nas/why)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here