APH Didesak Usut SPPD “Bodong” di Kota Bima

Kota Bima (Suara NTB) – Aparat Penegak Hukum (APH) didesak untuk menelusuri dan mengusut penggunaan Surat Perintah Perjalan Dinas (SPPD) yang tidak sah pada salahsatu OPD ruang lingkup Pemerintah Kota Bima, yang menjadi temuan BPKP.

Desakan itu disampaikan Ketua LSM Komisi Anti Korupsi (LSM KAKI) Cabang Bima, Fery Irham, Kamis, 19 April 2018. Kata dia temuan tersebut sudah jelas-jelas menyebabkan kerugian negara. “Kami mendesak APH agar mengusut dan menelusuri, karena ini murni merugikan negara,” katanya.

Iklan

Dikatakannya, proses penelusuran dan pengusutan tidak mesti harus dilaporkan karena temuan BPKP tersebut bisa dijadikan dasar hukumnya. Lagipula pengusutan memberikan efek jera terhadap penyelenggara negara.
“Harus diberikan efek jera, besar dan kecil anggaran tidak bisa disalahgunakan,” katanya.

Sementara, Sekretaris Daerah Kota Bima, Drs. Mukhtar MH membenarkan adanya temuan tersebut. Hanya saja, temuan itu belum dinyatakan final lantara audit masih berjalan hingga saat ini.

Menurutnya, audit yang menjadi temuan tersebut merupakan hasil penggunaan anggaran tahun 2017 yang dimintai kepada bendahara pada setiap OPD karena masih belum menyerahkan lengkap bukti pengunaan.

“Kan masih diproses. Auditnya akan selesai pada 2 Mei. Batas keluarnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada 31 Mei 2018 mendatang,” katanya.

Diakuinya jika ada temuan berdasarkan LHP tersebut akan dilakukan pengembalian atau menyelesaikan temuan kurang lebih selama 60 hari. Tapi jika tidak bisa diselesaikan, maka akan dilakukan penelusuran lebih lanjut.

“Penyalahgunaan SPPD akan ditanggung sendiri oleh orang atau pejabat. Tidak semerta-merta ditanggung oleh OPD secara langsung,” katanya.

Sekda menambahkan, berdasarkan acuan Peraturan Walikota (Perwali), SPPD pejabat eselon II (Kepala OPD.red) akan diteken oleh Walikota. Sementara Sekda hanya meneken SPPD pejabat eselon III dan IV.

“Soal SPPD jika ada kewenangan Kepala OPD untuk meneken. Kita memang hati-hati soal penggunaan SPPD ini,” terangnya.

Seperti diketahui Badan Pemeriksan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB tengah melakukan audit kinerja Pemerintah Daerah Kota Bima. Dari audit awal ditemukan penggunaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tidak sah, senilai ratusan juta rupiah pada salahsatu OPD.

Hal itu dikatakan Plt. Kepala Inspektorat Kota Bima, Drs. Alimudin. Kata dia, audit penggunaan anggaran daerah tahun 2017 tersebut, bahkan sudah berjalan selama sebulan lebih. “Masih berjalan sampai saat ini. Kita juga belum mengetahui pasti kapan selesainya,” kata Alimudin, kepada Suara NTB, Rabu, 18 April 2018.

Ia menyebutkan, ada sejumlah OPD seperti Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Dikbud yang dilirik. OPD-OPD tersebut lanjutnya, diaudit terkait penggunaan SPPD serta pengadaan barang dan jasa. (uki)