APH Didesak Usut Pengadaan Bawang Putih Rp100 Miliar di Sembalun

Mataram (Suara NTB) – Petani bawang putih di Sembalun, Kecamatan Sembalun, Lombok Timur (Lotim) mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk mengusut pengadaan. Pasalnya, kuota bantuan  bibit bawang putih untuk para petani di sana diduga dipotong. Total anggaran untuk pengadaan bibit bawang putih sebesar Rp 100 miliar, bersumber dari APBN.

‘’Kita berharap aparat penegak hukum di NTB turun mengusut ini,’’ kata Pengurus Kelompok Tani Timba Gading Rusmala yang dihubungi via ponsel Kamis, 17 Mei 2018.

Iklan

Jika kapasitas penegak hukum kepolisian dan kejaksaan di NTB tak mampu mengusut kasus ini, maka pihaknya berharap KPK turun tangan. Apalagi anggarannya ratusan miliar.

Dia menduga, dari 350 ton bibit bawang putih yang disebar, menurut informasi tidak semua diterima petani.  Sementara dasar penerimaan bantuan adalah pendataan sebelumnya dari Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian Lombok Timur.

Ia mencontohkan, ada kelompok tani dalam pendataan sebelumnya menerima  bantuan 40 ton bibit. ‘’Tapi saat penyerahan, yang diterima (diduga) hanya 10 ton. Nah, mana yang 30 ton itu kita pertanyakan,’’ katanya, mengulang penjelasan sebelumnya soal pemotongan bantuan itu. Bahkan ada yang terdata sebagai penerima, tapi tak mendapat bantuan.

Masalah lain diungkapnya, terkait tidak meratanya bantuan. Kelompok tani pemilik lahan lebih dari satu hektar, justru menerima sedikit bantuan bibit.  Sementara kelompok yang bahkan tidak memiliki lahan, tidak mendapatkan bantuan. Sehingga dia menduga dari total bantuan, sekitar 10 persen tidak sampai ke petani.

Rusmala yang mewakili protes sejumlah kelompok tani ini mengaku mengantongi data, mulai dari anggaran, data kelompok tani yang dimintai KTP, data awal kelompok tani penerima dan kuota bibit yang diterima.

‘’Datanya semua ada. Supaya saya tidak dibilang mengada-ada,’’ katanya. Bahkan dia berencana melaporkan ke APH, karena masalah serupa sudah seringkali terjadi.

Ketua Kelompok Orong Sorga dari Kecamatan Sembalun, Sinawarni mengatakan banyak kelompok tani bawang putih yang tertera dalam data penerima bantuan, tidak utuh mendapatkan jatahnya.

‘’Seperti salah satu rekan kami dari Desa Sembalun Bumbung, atas nama Kelompok Tani Sembalun Bumbung Hijau, dengan Ketuanya Amaq Gofar, luas lahannya 2 hektare. Jatah benih lokalnya 1.400 kilogram. Namun sebiji pun mereka tidak dapat, dikemanakan benihnya,’’ tanya Sinawarni.

Sementara berdasarkan data diperoleh  Suara NTB Senin, 14 Mei 2018 lalu, disebutkan pemerintah mengucurkan anggaran sebesar Rp100 miliar dari dana APBN-P 2017 untuk pengadaan benih bawang putih lokal di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur.

Anggaran untuk pengadaan benih bawang putih produksi petani Kecamatan Sembalun itu dipercayakan pemerintah kepada sebuah BUMN.

Namun karena ketersediaan benih bawang putih produki petani di Kecamatan Sembalun terbatas, BUMN tersebut hanya mampu mengadakan 350 ton dari kuota 1.500 ton.

Dari 350 ton benih bawang putih yang berhasil diserap dari Lotim, BUMN itu telah menghabiskan anggaran APBN-P 2017 sebesar Rp30 miliar. Sisa anggaran senilai Rp70 miliar, telah dikembalikan ke negara.

Selanjutnya pada pertengahan Desember 2017, BUMN yang berperan sebagai penangkar benih, menyalurkan 350 ton benih bawang putih lokal kepada para petani di Lotim. Data yang dikeluarkan Dinas Pertanian Kabupaten Lotim, 350 ton dibagikan kepada 181 kelompok tani yang tersebar di 18 desa se-Lotim.

Dengan luasan yang berbeda-beda, setiap kelompok tani mendapatkan kuota benih lokal bersama dengan paket pendukung hasil produksinya, mulai dari mulsa, pupuk NPK plus, pupuk hayati ecofert, pupuk majemuk, dan pupuk organik.

Namun dalam realisasinya, benih lokal yang dibagikan oleh BUMN itu diduga tidak sesuai dengan data. Bahkan, ada beberapa kelompok tani yang namanya tercantum dalam data, tidak mendapatkan jatah tersebut.

Gayung bersambut, Ditreskrimsus Polda NTB memberi sinyal akan mengusut kasus tersebut. ‘’Kita cek, untuk mengetahui apakah dugaan itu benar atau tidak, verifikasi dulu,’’ ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda NTB, Kombes Pol Syamsudin Baharuddin, Selasa, 15 Mei 2018 lalu.

Secara normatif, proses klarifikasi berupa mencari dokumen, permintaan keterangan saksi-saksi, serta pengecekan lapangan. Dia mengatakan hal itu menurut standar prosedur penyelidikan tindak pidana.

Untuk langkah awal, kata dia, dugaan itu akan ditilik dulu dari lingkup penanganannya. “Apakah ini berkaitan dengan penanganan di Indag atau Tipikor. Kita pilah lingkup penanganannya dulu. Agar jelas arah penanganannya,’’ sebut mantan penyidik Bareskrim Polri ini.

Sembalun sebagai gambaran merupakan daerah lereng Gunung Rinjani itu diproyeksikan sebagai salah satu daerah sentra bawang putih. Kementan RI mencanangkan program swasembada bawang putih tahun 2019. Selain Sembalun, sejumlah kecamatan yang disiapkan sebagai sentra bawang putih antara lain, Pringgasela, Pringgabaya, Sikur, dan Suela. (ars)