APH dan APIP Jangan Bersekongkol

Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri, Sri Wahyuningsih (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Aparat  Penegak Hukum (APH) dengan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) diminta tidak main-main dalam penanganan perkara. Fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan jangan disalahgunakan untuk menutupi kasus tindak pidana korupsi. Sebaliknya, kolaborasi antara kedua  pihak dapat mendorong penyelesaian kasus korupsi maupun penyelesaian secara administrasi.

Penegasan itu disampaikan Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri, Sri Wahyuningsih, SH, M.Hum berkaitan dengan dibuatnya kesepakatan kerjasama antara APH dengan APIP di NTB dalam penanganan laporan masyarakat yang berimplikasi tindak pidana korupsi. Karena setiap laporan yang masuk ke APH Kejaksaan maupun Kepolisian, disepakati didiskusikan dengan APIP dalam hal ini Inspektorat untuk menilai unsur pidana atau administrasi.

Iklan

‘’Bukan berarti dengan berdiskusi itu, APIP dan APH bersekongkol atau bermufakat jahat untuk menutupi kasus korupsi. Jika memang ada indikasi korupsinya, lanjutkan ke proses pidana,’’ tegas Sri Wahyuningsih di hadapan petinggi Kejaksaan dan Kepolisian serta Inspektorat Provinsi NTB termasuk Inspektorat Kabupaten/Kota, Rabu, 7 November 2018 kemarin.

Sri Wahyuni menjelaskan, koordinasi antar APIP dengan APH yang tertuang dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) penanganan laporan masyarakat itu terdapat beberapa catatan.

Ia memastikan bahwa PKS itu, bukan untuk melindungi kasus korupsi. Sebab itu, ia menekankan pentingnya integritas dan  kapabilitas APIP dan APH dalam menjalankan tugasnya agar profesional.  Ditekankan khusus kepada APIP, agar istiqomah dan tegak lurus terhadap standar dan kode etik profesi dengan tidak memainkan perkara.

‘’Jangan sesekali mengubah rekomendasi seharusnya pidana menjadi administrasi,’’  pesannya.

Ditekankan pula, agar tidak menutupi terjadinya indikasi korupsi, apalagi membuka ruang dijadikan tameng atau pelindung dari penyimpangan atas dasar keluarga, kolega atau bahkan atasannya.

Irjen juga memberi catatan, koordinasi APIP dan APH dilakukan pada tahapan penyelidikan atau sebelum dimulainya penyidikan. Di mana belum ada penetapan tersangka oleh Kejaksaan atau Kepolisian.

‘’Namun sebaliknya, jika kasus pengaduan masyarakat telah ditangani oleh APH dan ada tersangkanya, maka penegak hukum dapat melanjutkan prosesnya ke projustisia,’’  jelas Sri.

Esensi dari PKS tersebut ditegaskannya sebagai upaya mendorong efektivitas pembangunan. Sebab semua pengaduan tidak harus diproses pidana,  karena bisa jadi hanya pelanggaran administrasi.

Diistilahkannya sebagai prinsip penerapan hukum atas pelanggaran administrasi oleh penyelenggara negara.  Kecuali, lanjutnya,  ditemukan mensrea atau niat jahat oleh penyelenggara pemerintah yang berimplikasi terjadi kerugian negara. ‘’Maka, dalam hal ini, prinsip dalam tindak pidana harus ditegakkan,’’ tegasnya. (ars)