APBN Tak Dibelanjakan Rugikan Daerah

Made Slamet dan Abdul Hadi (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Laporan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB menyebutkan hampir Rp 900 miliar dana APBN tahun 2018 tak mampu dibelanjakan oleh satuan kerja (Satker) di NTB. Hingga 31 Desember 2018, serapan dana APBN di NTB hanya mampu tercapai 93,4 persen.

Mengetahui besarnya dana APBN yang tak bisa dibelanjakan itu, kalangan wakil rakyat di DPRD NTB sangat menyesalkannya. Sebab hal itu dinilai sangat merugikan daerah. Karena di tengah kondisi daerah dalam posisi percepatan pembangunan yang membutuhkan anggaran, namun di sisi lain ada anggaran namun tak bisa dibelanjakan.

Iklan

‘’Tentu kalau begini, sangat merugikan daerah. Karena kita berjuang (melobi) supaya pusat menggelontorkan anggarannya ke kita supaya lebih besar, tapi setelah diberikan tidak bisa dibelanjakan. Dan ini saya dengar setiap tahun selalu seperti itu. Nah sekarang jangan sampai terus berlanjut kondisi itu. Untuk itu kita akan mendorong semua Satker agar dievaluasi,’’ ujar Wakil Ketua DPRD NTB, H. Abdul Hadi kepada Suara NTB.

Abdul Hadi menegaskan, pihaknya akan segera bertindak cepat untuk mencari tahu kendala dan persoalan yang terjadi pada satuan kerja pemerintah pusat yang mengelola dana APBN. ‘’Makanya perlu kita ketahui apa kendala yang dihadapi oleh Satker ini. Apakah karena kehati-hatian. Atau memang karena perencanaannya yang salah, sehingga tidak bisa dieksekusi,’’ katanya dengan nada tanya.

Menurut Ketua DPW PKS NTB itu, bahwa selama pihak satker yang mengelola dana APBN sangat jarang mau terbuka pada pemerintah daerah mengenai programnya dan anggarannya. Hadi mengatakan, hampir dipastikan tidak pernah ada koordinasi antara pemerintah daerah dengan pihak Satker. Sehingga pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak ketika terdapat proyek pusat yang mengalami hambatan di lapangan.

‘’Akhirnya banyak proyek pusat yang mangkrak. Sementara kita tidak tahu menahu perencanaan pembangunannya. Karena memang sering sekali pihak Satker mau terbuka pada kita,’’ ujarnya.

Di tempat terpisah, anggota DPRD NTB dari Fraksi PDIP, Ir. Made Slamet juga mengaku cukup kecewa dengan besarnya anggaran yang tak dapat dibelanjakan itu. Jika anggaran tidak dieksekusi, maka hal itu akan menghambat proses percepatan pembangunan di daerah. ‘’APBN tersebut bertujuan untuk pemerataan pembangunan di daerah. Karena salah satu masalahnya selama ini adalah ketimpangan dan tidakadilan,’’ katanya.

Karenanya, Slamet mengharapkan pada satker-satker supaya tidak lagi menggunakan pola lama, eksekusi anggaran ditumpuk akhir tahun. ‘’Perlu dievaluasi, karena kalau begini terus, sangat merugikan daerah. Kasihan daerah, karena semua butuh anggaran tapi tidak dipakai. Diberi anggaran, tapi tidak dimanfaatkan. Kalau memang orang-orangnya yang bermasalah, ‘’diamputasi’’ saja. Ini kan disuruh menggunakan uang saja tidak mampu, apalagi disuruh mencari,’’ katanya dengan nada kecewa.

Selain itu, Made Slamet juga menyerukan agar pemerintah daerah pro aktif. Jangan sampai setelah menjadi persoalan baru kemudian angkat bicara. Dengan demikian, ada koordinasi yang kuat antar pusat dengan daerah. ‘’Jadi jangan pasif, jangan masa bodoh. Karena biar bagaimanapun itu tempatnya daerah kita. Satker juga jangan diam seperti tidak ada masalah, biar kita juga bisa bantu secara politis,’’ pungkasnya. (ndi)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional