APBN 2018 Tak Terserap Maksimal, Peringatan Bagi Kepala Daerah

Achris Sarwani (kiri) dan Syarwan dalam diskusi dengan media soal ekonomi NTB, di Kantor Bank Indonesia NTB, Rabu, 30 Januari 2019. (Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) – Tidak terserapnya anggaran pusat sebesar Rp900 miliar di NTB disayangkan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Achris Sarwani. Hal ini menjadi peringatan dan catatan penting bagi kepala daerah dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota bagi pelaksanaan program pembangunan yang dilakukan jajaran di bawahnya.

Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB mencatat hampir Rp900 miliar dana APBN 2018 tak mampu dibelanjakan oleh satuan kerja (Satker) di NTB. Hingga 31 Desember 2018, serapan dana APBN di NTB hanya mampu tercapai 93,4 persen.

‘’Angka mendekati Rp1 triliun itu bukan nominal yang kecil,’’ kata Achris. Jika saja seluruh anggaran tersebut terserap. Maka akan memberi efek daya  ungkit bagi ekonomi dan daya beli masyarakat.  Memang, Acris belum dapat menggambarkan secara rinci dampaknya. Sebab harus dipastikan kembali, di mana saja alokasi anggaran-anggaran yang tidak terserap itu serta peruntukannya.

‘’Kita harus melakukan analisis dulu. Setelah itu, baru kita memberikan rekomendasi kepada kepala daerah. Termasuk memberikan warning,’’ kata Achris dalam diskusi seputar ekonomi dengan media dan Ditjen Perbendaharaan NTB. Hadir juga dalam diskusi itu, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan NTB, Syarwan, SE, MM di Kantor Bank Indonesia NTB, Rabu, 30 Januari 2019 kemarin.

Secara umum, perekonomian NTB di tahun 2018 menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari menurunnya kinerja ekspor tembaga hingga bencana gempa bumi yang menurunkan aktivitas perekonomian. Hal tersebut berdampak pada pertumbuhan ekonomi NTB di tahun 2018 yang diperkirakan mengalami kontraksi sebesar 6 – 7% (yoy), dengan pertumbuhan ekonomi non-tambang yang melambat pada kisaran 2,5 – 3,5% (yoy).

Melihat kondisi tersebut, untuk mendorong pemulihan ekonomi NTB ke depan, dibutuhkan sinergi yag kuat antara pemangku kepentingan untuk menciptakan perekonomian NTB yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Sinergi tersebut salah satunya perlu diperkuat pada kebijakan moneter dan fiskal di tingkat regional, yang dalam hal ini diwakili oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia dan Kantor Wilayah Perbendaharaan.

Kanwil Perbendaharaan sebagai instansi di bidang fiskal, memiliki kewenangan dalam mengelola APBD /APBN yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Belanja pemerintah yang dilakukan secara tepat akan menjadi stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan memperluas lapangan pekerjaan.

Di sisi lain, Bank Indonesia sebagai instansi di bidang moneter, bertugas untuk menjaga stabilitas perekonomian agar tidak terjadi overheating. Salah satunya melalui kebijakan suku bunga. Salah satu indikasi perekonomian yang overheating adalah tingkat inflasi yang tinggi, sehingga menggerus daya beli masyarakat.

Dengan demikian, Kantor Perwakilan BI Provinsi NTB berperan dalam menjaga tingkat inflasi NTB yang rendah dan stabil, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi NTB dalam jangka panjang.

Sehubungan dengan hal tersebut, lanjut Achris, Kantor Perwakilan BI Provinsi NTB bersama Kanwil Perbendaharaan Provinsi NTB telah menyepakati untuk memperkuat sinergi dimaksud, yang diawali dengan kegiatan bersama dengan media.

Ke depan, kordinasi forum moneter – fiskal regional Provinsi NTB akan diperluas, baik dalam penyusunan kajian ekonomi, rekomendasi kebijakan, maupun pelaksanaan seminar dan pelatihan terkait pengembangan ekonomi daerah. (bul)