APBDP KLU Harus Dibahas Ulang

Tanjung (Suara NTB) – Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) mempertegas selisih dana Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) APBD tahun 2015 harus diparipurnakan ulang. Terdapat tiga alasan mengapa Banggar KLU terlihat ngotot memparipurnakan ulang APBP 2016.

Pertama, selisih Silpa sebesar Rp 3 miliar itu tidak masuk dalam pembahasan APBD P 2016. Terbukti Dispenda KLU secara jujur menunjukkan data Silpa sebesar Rp 51,2 miliar di hadapan rapat gabungan pimpinan (ragapim) DPRD KLU, bukan Rp 48 miliar sebagaimana tercatat di MoU RAPBD P antara eksekutif dan legislatif. Kedua, sesuai mekanisme pembahasan produk hukum (RAPBD P), dokumen RAPBDP pascaevaluasi Pemprov NTB harus dibahas kembali.  Selain itu, Dewan tak menyetujui usul Pemprov ataupun TAPD Pemda KLU, jika Silpa Rp 3 miliar itu dialokasikan ke item Belanja Tak Langsung pada Dinas Dikbudpora KLU dengan dalih memenuhi kuota anggaran pendidikan sebesar 20 persen.

Iklan

“Sesuai aturan Permendagri 37 tahun 2014, pembahasan dengan DPRD memang harus dilakukan untuk penyempurnaan tanpa harus dilakukan paripurna, tetapi melalui Keputusan Pimpinan DPRD. Jadi dalam kesepakatan nanti melibatkan 3 Pimpinan, 3 orang ini harus tanda tangan,” ungkap Wakil Ketua II DPRD KLU, Sudirsah Sujanto, S.Pd.B. SIP., kepada Suara NTB, Kamis, 27 Oktober 2016.

Sudir menjelaskan, mengingat limit waktu pelaksanaan APBD P yang cukup terbatas pihaknya pun telah berkoordinasi dengan unsur pimpinan DPRD dan pimpinan alat kelengkapan DPRD untuk mempercepat proses penyempurnaan. Sebisanya, unsur pimpinan bisa berkumpul pada Kamis malam ini (tadi malam, red) untuk berkumpul bersama eksekutif. Setelah ini dilakukan, APBDP hasil evaluasi provinsi yang telah disempurnakan bersama Banggar akan dituangkan ke dalam keputusan pimpinan DPRD untuk dapat dieksekusi oleh SKPD Pemda KLU.

Dalam konteks APBD P pascaevaluasi, Sudirsah tidak ingin isu hanya terpaku pada penyusutan Silpa dari Rp 51,2 miliar menjadi Rp 48 miliar (sebagaimana dokumen TAPD di RAPBDP). Namun ia mengarahkan, bagaimana Rp 3 miliar itu dialihkan kepada program Pemda yang tepat sasaran.

“TAPD ingin Rp 3 miliar itu dialokasikan ke Belanja Tidak Langsung Dikbudpora untuk menambah persentase anggaran pendidikan menjadi 20 persen. Hanya saja, kalau ini dialokasikan ke sana maka sudah pasti Silpa Rp 3 miliar ini akan menjadi Silpa lagi,” demikian Sudirsah.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua I DPRD KLU, Djekat Demung. Dikatakannya, Banggar harus terlibat dalam proses pembahasan realokasi Rp 3 miliar Silpa yang tidak masuk di APBDP. Sekecil apapun pendapatan yang masuk di APBD harus diketahui oleh Banggar DPRD.

“Harus, kita harus bahas ulang. Bisa-bisa saja melalui ragapim, tetapi tetap melibatkan kawan-kawan Anggota Banggar. Alokasi Rp 3 miliar itu tidak bisa dengan permakluman seperti keinginan eksekutif,” katanya.

Sementara itu, Anggota Banggar DPRD KLU, Ardianto, SH., mengaku pihaknya telah meminta Pimpinan DPRD KLU untuk bersurat ke eksekutif untuk membahas kembali APBD P 2016. Pasalnya, Silpa Rp 3 miliar yang belakangan diakui oleh Dispenda harus masuk ke item pendapatan daerah. Pada posisi ini, besaran dana tersebut mempengaruhi postur APBD secara keseluruhan, maupun postur belanja SKPD.

“Pimpinan hari ini sudah bersurat ke eksekutif, ini sebagai tindaklanjut tidak hadirnya TAPD saat kita panggil hari ini (kemarin, red). Melalui surat itu kita minta supaya sesegera mungkin kami dikirimkan Dokumen APBD P khususnya yang mengangkut Silpa Rp 3 miliar yang sempat tidak muncul di APBD P,” katanya.

Ardianto juga sepakat, realokasi Silpa Rp 3 miliar itu tidak dialokasikan ke Dikbudpora KLU. Pasalnya, item anggaran untuk pos Belanja Tidak Langsung di Dikbudpora sudah terpenuhi dari anggaran 19,2 persen yang sudah disepakati. Pihaknya ingin, Silpa Rp 3 miliar ini efektif digunakan oleh SKPD untuk memenuhi prioritas fisik yang diperlukan. (ari)