APBDP 2021, Bappenda Optimis PAD NTB Naik Jadi Rp2 Triliun

H. Amry Rakhman (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB ada potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik menjadi Rp2 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2021. Dalam APBD murni 2021, Pemprov menargetkan PAD sebesar Rp1,9 triliun lebih.

Insya Allah bisa sampai Rp2 triliun. Karena potensi peningkatan PAD di perubahan diperkirakan mendekati Rp200 miliar, sebut Kepala Bappenda NTB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M. Si., dikonfirmasi usai rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Kantor Gubernur, Jumat (18/6) siang kemarin.

Iklan

Meskipun target PAD NTB sampai pertengahan Juni 2021 belum mencapai target sekitar 6 – 7 persen. Namun, memasuki triwulan III, ekonomi NTB diperkirakan akan semakin membaik.
Membaiknya kondisi perekonomian NTB akan berpengaruh terhadap semakin meningkatnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kemudian, akan semakin banyak pembelian kendaraan baru, sehingga berpengaruh terhadap peningkatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Sehingga ada potensi naik jadi Rp2 triliun yang dari pendapatan daerah, sebutnya.
Sedangkan pendapatan yang berasal dari dana transfer atau dana perimbangan Pemerintah Pusat diperkirakan tak akan terjadi peningkatan. Begitu juga komponen lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Untuk pajak daerah, itulah peluangnya akan naik. Ada PKB, BBNKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Dengan kondisi estimasi perekonomian membaik,maka jumlah kendaraan bermotor akan naik dan kemampuan membayar juga akan naik, jelasnya.

Mantan Kepala Bappeda NTB ini menambahkan, penerimaan pajak rokok juga diperkirakan akan terjadi kenaikan. Sedangkan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, masih dilakukan klarifikasi. Penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini sumbernya dividen BUMD yang dimiliki Pemprov NTB.

Cuma retribusi daerah yang berpotensi turun karena targetnya agak besar, tandasnya.
Tahun lalu, realisasi PAD NTB mencapai Rp1,83 triliun atau 92,96 triliun berdasarkan target dalam revisi ketiga APBD Perubahan 2020. PAD NTB 2020 terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Untuk pajak daerah dalam revisi ketiga APBD Perubahan ditargetkan sebesar Rp1,374 triliun. Mampu tercapai sebesar Rp1,352 triliun atau 98,40 persen. Kemudian, retribusi daerah ditargetkan sebesar Rp64,64 miliar dalam revisi ketiga APBD Perubahan, dengan realisasi sebesar Rp16,31 miliar atau 25,24 persen.

Selanjutnya, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan sebesar Rp60,79 miliar pada revisi ketiga APBD Perubahan, capaiannya sebesar Rp61,12 miliar atau 100,55 persen.

Sementara, lain-lain PAD yang sah ditargetkan sebesar Rp479,13 miliar pada revisi ketiga APBD Perubahan, tercapai sebesar Rp409,82 miliar atau 85,53 persen.

Kemudian, komponen dana perimbangan ditargetkan sebesar Rp3,381 triliun dalam revisi APBD Perubahan, capaiannya sebesar Rp3,310 triliun atau 97,91 persen. Sedangkan untuk komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp44,34 persen dalam revisi APBD Perubahan, realisasinya mencapai Rp48,02 miliar atau 108,28 persen. Jumlah kendaraan bermotor aktif di NTB sebanyak 661.667 unit. Sedangkan potensinya di NTB mencapai 1,6 juta kendaraan. (nas)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional