APBD Perubahan NTB 2020 Diajukan, Perubahannya Tak Signifikan

H. Amry Rakhman (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB telah mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) NTB Tahun Anggaran 2020 ke DPRD NTB, akhir Juli lalu. Postur belanja daerah di RAPBD-P 2020 mencapai Rp5,1 triliun lebih.

‘’RAPBD Perubahan sudah diserahkan hari Senin, 27 Juli ke DPRD. Mungkin minggu depan (pekan ini)  mulai pembahasannya. Kita menunggu jadwal dari Dewan,’’ kata Kepala Bappeda NTB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, Minggu, 2 Agustus 2020.

Iklan

Dikatakan, RAPBD-P NTB 2020 pada prinsipnya sama dengan Pergub No. 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Pergub No.33 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2020. Amry mengatakan, tidak ada perubahan yang signifikan antara Pergub No. 36 Tahun 2020 dengan RAPBD-P 2020 yang telah diajukan ke DPRD.

‘’Prinsipnya sama dengan Pergub No. 36 Tahun 2020, tak jauh signifikan. Hanya memformalkan ke APBD Perubahan saja, tak ada signifikan perubahannya. Tambal sulam, karena dilakukan perubahan, penyesuaian. Tapi ndak signifikan. Belanja daerah sekitar Rp5,1 triliun,’’ sebutnya.

Dalam Pergub No. 36 Tahun 2020, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp5,07 triliun. Berkurang sebesar Rp599 miliar dari proyeksi pendapatan pada APBD murni 2020 yang ditargetkan sebesar Rp5,67 triliun.

Terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semula Rp1,84 triliun, berkurang Rp165,8 miliar sehingga menjadi Rp1,67 triliun. Kemudian dana perimbangan yang semula ditargetkan Rp3,76 triliun, berkurang sebesar Rp419 miliar sehingga menjadi Rp3,34 triliun. Selanjutnya, lain-lain pendapatan daerah yang sah, semula ditargetkan Rp57,1 miliar, berkurang Rp13,7 miliar sehingga menjadi Rp43,3 miliar.

Sementara itu, dari sisi belanja daerah mencapai Rp5,12 triliun. Terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp3,37 triliun dan belanja langsung sebesar Rp1,75 triliun. Belanja tidak langsung semula sebesar Rp3,17 triliun, bertambah  Rp201 miliar sehingga menjadi Rp3,37 triiun. Sedangkan belanja langsung semula sebesar Rp2,53 triliun, berkurang Rp781,9 miliar sehingga menjadi Rp1,75 triliun.

Ditanya mengenai fokus program/kegiatan dalam RAPBD-P 2020, Amry mengatakan tetap pada penanganan Covid-19. Yakni penanganan sektor kesehatan dan penanganan dampak ekonomi atau program stimulus ekonomi.

Ia menjelaskan dalam RAPBD-P, ada penambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat. Seperti DAK bidang irigasi, DAK bidang perikanan dan kelautan dan DAK bidang pariwisata.

“Terus ada beberapa yang sebelumnya hibah sekarang ditambah untuk perguruan tinggi, program studi unggulan, program melawan rentenir dari masjid atau Mawar Mas,” katanya.

Ia menjelaskan, pembahasan RAPBD-P ditargetkan tuntas Agustus ini. Setelah itu, akan dilanjutkan dengan pembahasan Raperda Revisi RPJMD pada bulan September. Sementara, untuk RAPBD murni 2021, rencananya akan dibahas pada akhir September sampai Oktober mendatang. (nas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here