APBD Perubahan Dompu Lewati Batas Defisit

Dompu (Suara NTB) – DPRD Kabupaten Dompu bersama Pemda Dompu menyepakati rancangan peraturan daerah (Raperda) APBD Perubahan 2016. Dalam dokumen belanja daerah, APBDP mengalami defisit murni hingga Rp 33,661 miliar. Defisit yang melebihi batas minimal 3 persen dari total pendapatan mengancam kelangsungan sejumlah kegiatan di daerah.

Pengesahan RAPBD Perubahan 2016 oleh DPRD Dompu bersama Pemda Dompu ini dilangsungkan dalam paripurna Dewan, Jumat, 23 September 2016 yang dipimpin Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos dan didampingi wakil Ketua DPRD Dompu, M. Amin, S.Pd. Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin langsung menghadiri paripurna bersama Sekda Dompu, H Agus Bukhari, SH, M.Si selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemda Dompu bersama jajarannya.

Iklan

Paripurna Dewan ini pun berjalan mulus tanpa ada interupsi dan 9 fraksi DPRD Dompu yaitu fraksi PAN (Ihwayuddin AK), PPP (H. A. Halik), PKB (Rahmat Syafiuddin), Nasdem (H Mulyadi Jaya), PKS (Abdullah), PBB (Syafruddin), PDIP (Nadirah), Gerindra Berkarya (Drs Satria Irawan), dan Fraksi Nurani Demokrat (Ismul Rahmadin) menyetujui raperda APBD Perubahan 2016 setelah mendapat tanggapan pemerintah dari laporan Badan Anggaran (Banggar) Dewan yang dibacakan, Drs Wildan Haris.

Bupati Dompu dalam tanggapannya mengatakan, usul saran yang disampaikan Banggar DPRD untuk APBD Perubahan 2016 yang termuat dalam program kegiatan belanja pada seluruh SKPD menyebabkan belanja mengalami defisit  sebesar Rp 33,661 miliar. “Dengan adanya defisit ini perlu disikapi secara bersama dan secara bijak sehingga tidak menjadi beban APBD tahun 2017 mendatang,” kata H. Bambang.

Angka defisit ini masih berada di atas batas maksimal yang dapat ditutupi melalui pengendalian belanja serta meningkatkan efektivitas manajemen pengelolaan kas daerah. Sesuai mekanisme penetapan APBD, kesepakatan RAPBD perubahan tahun 2016 ini khusus mengenai defisit anggaran akan dikonsultasikan lebih lanjut kapada pemerintah atasan melalui mekanisme evaluasi RAPBDP pada Gubernur NTB. “Untuk menutupi deifisit anggaran, sesuai  Permendagri nomor 52 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2016, disisi pendapatan diharapkan pemerintah Provinsi akan dapat menambah alokasi dana trasfer bagi hasil pajak tahun 2016,” harap H. Bambang.

 “Upaya lebih lanjut adalah akan merevisi kembali target belanja tidak langsung mengacu pada realisasi belanja yang sudah dan akan direalisasikan sampai pada bulan Desember 2016,” jelasnya.

Untuk belanja daerah berdasarkan hasil pembahasan, belanja tidak langsung sebesar Rp 705,015 miliar, belanja langsung Rp 419,498 miliar mengalami kenaikan Rp 58,1 miliar sehingga menjadi Rp 477,609 miliar. Ini akibat adanya perubahan komposisi penambahan belanja pada seluruh SKPD dalam memenuhi tuntutan kebutuhan belanja publik yang sebagian besar bertumpu pada kegiatan pembagunan dan perbaikan sarana publik seperti pembangunan rumah sakit pratama di Kecamatan Manggelewa oleh Dinas Kesehatan. (ula)