APBD Perubahan 2016 Cenderung Konsumtif

Mataram (Suara NTB) – Anggota DPRD NTB, Drs. Noerdin H. M. Yacub menilai, corak APBD Perubahan 2016 yang baru saja selesai dibahas bersama eksekutif terlalu konsumtif. Sejumlah variabel pendapatan terkesan terlalu dipaksakan meski sulit direalisasikan. Defisit APBD NTB kali ini disebut-sebut menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Noerdin menegaskan, perlunya evaluasi terhadap sektor pendapatan,belanja dan pembiayaan dalam struktur APBD Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2016 kali ini.

Iklan

“Dari sektor pendapatan, saya menilai ada hal yang perlu dievaluasi kembali. Pendapatan seharusnya memperhatikan prinsip obyektif, rasional, terukur dan dapat direalisasikan dalam tahun anggaran berkenan,” tegasnya.

Dalam APBD kali ini, terdapat pendapatan dari aset daerah yang dipisahkan, khususnya PT DMB sebesar Rp 84 Miliar lebih yang diidentifikasi sebagai piutang dividen. Noerdin menilai item ini dipaksakan masuk kedalam total pendapatan sebesar Rp 3,802 triliun lebih.

“Dari sisi SAPD, hal ini tidak memiliki dasar yang kuat untuk dimasukkan sebagai pendapatan TA 2016. Sebab, tidak tidak ada assertion (pernyataan yang tegas) sebagai bentuk jaminan pertanggung jawaban bahwa piutang tersebut akan masuk dalam beberapa bulan kedepan hingga 31 Desember 2016,” jelas Noerdin dalam rilis yang diterima Suara NTB, belum lama ini.

Noerdin berkeyakinan, angka target pendapatan Rp 84 Miliar lebih itu sulit terealisasi sampai dengan 31 Desember 2016. Dengan kata lain, item ini bisa menjadi target pendapatan minus atau bolong.

Bila realisasi pendapatan TA 2016 diasumsikan mencapai angka tertinggi dalam realisasi sepanjang lima tahun sebelumnya – yaitu sekitar 97 % dari target – maka realisasi pendapatan TA 2016 berada pada angka Rp 3,688 Miliar rupiah lebih. Artinya, total pendapatan turun sebesar Rp 114 Miliar lebih dari target. Bahkan, diperkirakan target pendapatan terkoreksi mencapai Rp195 Miliar lebih dari target termasuk PT DMB.

Ia menegaskan, dari sektor belanja, prinsip hati-hati, efisiensi dan efektivitas program dan kegiatan harus menjadi dasar pertimbangan. Belanja yang baik, imbuh Noerdin, seharusnya mengikuti dinamika pendapatan. Ketika pendapatan terkoreksi, maka belanja juga harus terkoreksi. “Artinya, sektor belanja juga setidak tidaknya terkoreksi proporsional dengan pendapatan yakni sebesar Rp 195 miliar lebih.”

Noerdin menganggap, akan ada pekerjaan yang tidak mudah bagi SKPD pengguna anggaran untuk kembali merasionalisasi target belanja dalam sisa perjalanan APBD TA 2016 beberapa bulan ke depan. Kenaikan target belanja dalam APBD Perubahan 2016 hingga mencapai angka Rp 3,953 Miliar lebih, dipandang jauh lebih besar dari kenaikan target pendapatan hingga mencapai angka Rp 3,802 triliun rupiah lebih.
“Akibatnya, angka defisit melambung ke angka Rp 150 Miliar lebih. Angka defisit ini menjadi angka tertinggi dalam sejarah APBD NTB lima tahun terakhir.”

Menurut Noerdin, kebijakan belanja ini jelas tidak proporsional atau tidak memperhatikan dinamika pendapatan. “Yah, itulah yang terjadi. Kebijakan belanja ini sebenarnya tidaklah salah, karena defisit Rp 150 Miliar lebih masih bisa ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggara tahun sebelumnya (SILPA) sebesar Rp 196 Miliar lebih. Akan tetapi kebijakan belanja yang demikian ini menutup peluang investasi pada sektor produktif yang bisa mendorong pertumbuhan PAD dan kamampuan fiskal daerah.”

Sektor pembiayaan juga disoroti Noerdin. Ia menyebutkan, penerimaan pembiayaan ada pada angka Rp 197 Miliar lebih, termasuk SILPA sebesar Rp 196 Miliar lebih. Hal ini berarti APBD Perubahan kali ini hanya mengandalkan SILPA. Sedangkan, penerimaan sumber lainnya relatif kecil. “Karena defisit terlalu besar, sebagai akibat kebijakan belanja yang tidak proporsional,maka hampir semua SILPA hanya untuk menutupi defisit.”

Hal ini tentu mengakibatkan dampak berantai. Pengeluaran pembiayaan, khususnya investasi menjadi relatif kecil, yakni sebesar Rp 47 miliar lebih. “Angka investasi ini masih relatif kecil sekitar 1,23% dari total pendapatan. Persentase ini terkecil selama APBD Provinsi NTB lima tahun terakhir,” ujar politisi Partai Hanura ini. (aan)