APBD Kota Bima Terpangkas Rp 23 miliar

Kota Bima (Suara NTB) – Volume APBD Kota Bima tahun 2016 akan berkurang sebanyak Rp 23 miliar. Lantaran adanya kebijakan dari pemerintah pusat terkait pemangkasan anggaran. Serta beranggapan bahwa dana yang ditransfer selama ini yang belum dipergunakan masih ada dan mengendap di daerah.

“Kebijakan pemerintah pusat juga berdampak di Kota Bima. Sehingga APBD tahun 2017 mendatang akan berkurang Rp 32 miliar,” ucap Wakil Ketua DPRD Kota Bima, Syahbuddin menjawab Suara NTB, Jumat, 16 September 2016.

Iklan

Dikatakan, untuk menutupi kekurangan APBD tersebut, pihaknya akan memangkas anggaran masing-masing SKPD, Instansi sebesar 10 persen. Dana itu nantinya diperuntukkan bagi sejumlah keperluan. Salah satu yang diprioritaskan untuk menggaji guru sertifikasi yang belum terbayarkan.

“Memang prioritas untuk menggaji guru sertifikasi. Sebagiannya juga untuk keperluan lain dan rinciannya akan kita bahas bersama dengan Pemerintah Kota Bima, pada Senin (19/9) mendatang,” katanya.

Adanya kebijakan itu membuat pihaknya dilematis. Terutama kepada para pendidik yang hingga saat ini belum dibayarkan tunjangan sertifikasinya. Sementara di satu sisi pemerintah ingin melakukan efisiensi anggaran.

Terpisah Kepala Dinas Dikpora Kota Bima, Drs H. Alwi Yasin, M. Ap, mengaku beberapa bulan ini tunjangan sertifikasi belum dibayarkan. Hanya saja dia tidak mengetahui masalah yang terjadi apakah ada kelebihan dana yang ditranfser selama ini atau masalah yang lain.

“Mengenai kenapa belum dibayarkan bisa ditanyakan instansi teknis yang menyangkut masalah keuangan daerah,” ujarnya.

Akan tetapi, Alwi berpendapat terkait masalah itu. Misalnya pemerintah daerah mengusulkan 10 orang guru sertifikasi kepada pemerintah pusat. Namun dalam perjalanannya, guru itu tidak memenuhi syarat dan standar, salah satunya tidak terpenuhi jam belajar selama 24 jam untuk diberikan tunjangan oleh daerah

“10 orang yang diajukan ini ada yang tidak layak menerima tunjangan, karena dinilai oleh Pemerintah daerah tidak memenuhi syarat. Sementara pemerintah pusat tetap mengirim dana sebanyak yang diusulkan. Sehingga ketika tidak ada realisasi, beranggapan dana ini kelebihan,” katanya.

Hanya saja lanjutnya, dana yang kelebihan itu terkadang dialihkan atau dipergunakan pemerintah daerah untuk pos-pos lain. Sehingga pemerintah daerah kelabakan sendiri di saat ada efisiensi anggaran ini.

“Pada akhirnya solusinya hanya mencari dana tambahan untuk menutup hal-hal yang belum terbayarkan,” pungkasnya. (uki)