APBD Dompu Surplus Rp16,9 Miliar

Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, menyerahkan dokumen Raperda Pertanggungjawaban APBD tahun 2019 dan diterima oleh Ketua DPRD Dompu, Andi Bachtiar, dalam rapat paripurna DPRD Dompu, Senin, 15 Juni 2020.(Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) – APBD Kabupaten Dompu tahun 2019 mengalami surplus hingga Rp16,934 M. Surplus ini menyebabkan silpa pada APBD tahun 2019 mencapai Rp62,726 M. Hal ini terungkap dalam penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD Dompu tahun 2019 yang disampaikan Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH di DPRD Dompu, Senin, 15 Juni 2020.

“Dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, pemerintah Kabupaten Dompu mengalami surplus senilai Rp16,934 M,” kata Arifuddin, SH dalam pidatonya di hadapan paripurna Dewan, Senin kemarin.

Iklan

Surplus ini didapat dari total belanja daerah tahun 2019 sebesar Rp1,162 triliun dari rencana Rp1,172 triliun dalam APBD 2019. Sementara belanja dan transfer sebesar Rp1,145 triliun dari Rp1,218 triliun yang ditetapkan dalam APBD 2019. Dengan rincian realisasi yaitu belanja operasi sebesar Rp760,856 miliar, belanja modal sebesar Rp248,747 miliar, belanja tak terduga sebesar Rp1,356 miliar, dan belanja transfer sebesar Rp134,690 miliar.

Sementara pada pos pembiayaan dengan total penerimaan sebesar Rp45,954 miliar pada tahun 2019 tidak dianggarkan untuk pengeluarannya, sehingga menjadi pembiayaan netto. Surplus pendapatan dan pembiayaan netto APBD Dompu tahun 2019 ini menjadi silpa APBD tahun 2019 untuk dimasukan dalam APBD perubahan 2020.

Laporan pertanggungjawaban APBD Dompu tahun 2019 ini, kata Arifuddin, sudah melalui tahapan audit BPK dan Kabupaten Dompu kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keenam kalinya. Laporan pemeriksaan ini diterima Bupati Dompu melalui video konferensi pada 29 Mei 2020 lalu.

Wabup juga menyampaikan beberapa catatan BPK atas laporan keuangan Kabupaten Dompu tahun 2019 pada sistem pengendalian internal dan adanya ketidak patuhan terhadap peraturan perundang – undangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Diantaranya soal pembayaran honorarium kegiatan, dan pertanggungjawaban belanja daerah pada BPBD dan Dinas Perhubungan, serta belanja tak terduga yang belum sepenuhnya dipertanggungjawabkan oleh BPBD.

Ketua DPRD Dompu, Andi Bachtiar, A.Md.Par yang memimpin rapat paripurna penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD tahun 2019 ke Dewan menyampaikan, pihaknya memiliki waktu hingga akhir Juli untuk membahasnya. “Alat kelengkapan Dewan diminta untuk segera membahasnya. Kita mempunyai kesempatan sampai akhir Juli untuk membahas dan memberi persetujuan untuk menjadi Perda Pertanggungjawaban APBD 2019,” kata Andi.

Pada kesempatan itu, Andi juga menyampaikan apresiasinya kepada Pemda Dompu yang kembali memperoleh WTP atas laporan keuangan APBD Dompu tahun 2019 dari BPK. “Ini tentu menunjuman kinerja pemerintah lebih baik dari tahun ke tahun,” katanya. (ula)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional