APBD 2021 Belum Dieksekusi, Gubernur Instruksikan Penayangan RUP Tuntas Akhir Januari

Sadimin (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Hingga pertengahan Januari, APBD NTB tahun anggaran 2021 masih belum bisa dieksekusi karena dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) masih berproses. Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc., telah menginstruksikan penayangan Rencana Umum Pengadaan (RUP) kegiatan atau proyek 2021 ke Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) paling lambat akhir Januari ini.

‘’Diinstruksi gubernur, paling lambat akhir Januari, RUP harus diumumkan semua. Sesuai instruksi gubernur untuk percepatan penyerapan anggaran 2021,’’ kata Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (BAPP dan LPBJP) Setda NTB, Sadimin, S.T., M.T., dikonfirmasi Suara NTB, Selasa, 19 Januari 2021.

Iklan

Sadimin menjelaskan, sesuai instruksi gubernur untuk percepatan penyerapan anggaran 2021. Seluruh OPD yang diminta untuk menayangkan RUP paling lambat akhir Januari.

Namun, katanya, penayangan RUP juga dipengaruhi oleh DPA yang belum selesai dan dalam proses penyelesaian. ‘’DPA belum selesai. Di BPKAD masih proses penyelesaian. Sehingga belum ada realisasi (APBD 2021),’’ jelasnya.

Meskipun DPA belum tuntas, kata Sadimin, ada beberapa paket proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang sudah mulai dilelang lewat Unit Layanan Pengadaan (ULP) NTB. Ia menyebut, paket proyek DAK Fisik yang sudah mulai dilelang tersebut dengan nilai hampir Rp50 miliar.

Ditanya mengenai jumlah paket proyek yang dilelang lewat ULP tahun 2021, Sadimin mengatakan belum mengetahuinya. Karena DPA masih dalam proses penyelesaian. Setelah DPA tuntas, maka akan terlihat jumlah paket proyek yang akan ditender tahun 2021 dalam RUP.

‘’Sekarang, begitu DPA jadi, nge-link langsung ke SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) diumumkan di RUP,’’ tandasnya.

Sebagaimana diketahui, APBD NTB 2021 ditetapkan sebesar Rp5,52 triliun lebih. Dengan rincian, pendapatan daerah sebesar Rp5,47 triliun lebih. Sedangkan belanja daerah ditetapkan sebesar Rp5,52 triliun lebih atau defisit sebesar Rp55 miliar. (nas)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional