Aparat Gabungan Tertibkan PETI di KSB

Aparat gabungan melakukan penertiban PETI di kawasan perbukitan Desa Tatar, Kecamatan Sekongkang, KSB, Kamis, 25 Oktober 2018. (Suara NTB/ils)

Taliwang (Suara NTB) – Aparat gabungan TNI – Polri mulai melakukan penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Penertiban berlangsung Kamis, 25 Oktober 2018 diawali dari lokasi penambangan emas liar SP Dua Tatar, di Desa Tatar, Kecamatan Sekongkang.

Suara NTB berkesempatan mengikuti penertiban bersama tim gabungan yang beranggotakan 35 personel tersebut. Tim gabungan yang dipimpin Kabag Operasi Kompol Edi Susanto S.Sos, memulai penertiban dari SP Dua Tatar. Untuk mencapai lokasi tambang emas liar di SP Dua Tatar memang tidak mudah. Lokasinya berada di pegunungan dengan medan yang cukup berat.

Iklan

Untuk mencapai lokasi PETI, dibutuhkan waktu kurang lebih empat jam. Dari Taliwang dibutuhkan waktu dua jam untuk bisa sampai di terminal (SP Dua Tatar). Kemudian butuh waktu waktu sekitar dua jam lalgi dari terminal pemberangkatan yang biasa digunakan para penambang ilegal untuk sampai ke lokasi PETI. Setelah sekitar dua jam menaiki perbukitan, tim gabungan akhirnya menemukan gelondongan (alat yang biasa digunakan penambang liar memisahkan emas dari bebatuan) dan lubang galian yang berada puncak gunung.

Tiba di lokasi PETI, tim gabungan tidak menemukan adanya aktivitas penambangan ilegal. Tim hanya menemukan banyak gelondongan yang ditinggalkan penambang. Kosongnya lokasi penambangan itu, diduga penertiban yang dilakukan untuk pertama kali, sudah bocor di kalangan penambang liar. Gelondongan yang jumlahnya puluhan unit ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya.

Kapolres KSB melalui Kabag Operasi Kompol Edi Susanto S.Sos di lokasi penertiban menjelaskan, penertiban ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari imbauan yang sudah sering dilakukan aparat keamanan terkait keberadaan PETI yang menjamur di KSB. Menurut Edi Susanto, penertiban yang berlangsung kemarin merupakan langkah awal dari upaya penertiban secara keseluruhan yang akan dilakukan di KSB.

‘’Penertiban secara paksa ini masih akan terus dilakukan hingga tanggal 27 Oktober mendatang,’’ tegasnya.

Penertiban tahap pertama akan dilakukan di Kecamatan Maluk dan Sekongkang. Hal tersebut dilakukan, karena rata-rata penambang ini melakukan penggalian emas ilegal  di lokasi konsesi PT.AMNT (Amman Mineral Nusa Tenggara) dan hal itu melanggar aturan.

‘’Memang lokasi pertama yang akan kita tertibkan di dua kecamatan dulu yakni Sekongkang dan Maluk. Dua lokasi ini menjadi prioritas untuk bisa ditertibkan  karena berada di daerah konsesi milik  PT.AMNT,’’ ungkapnya.

Ditegaskan bahwa penertiban PETI ini merupakan hasil kesepakatan bersama dengan Pemprov NTB yang menegaskan bahwa penambangan ilegal harus ditertibkan. Karena dalam peraturan perundang-undang yang berlaku tegas dilarang aktivitas penambangan ilegal ini. Jadi upaya ini (penertiban) bukan kemauan dari pihak aparat penegak hukum sendiri. Karena bahaya dari tambang ilegal ini sudah terlihat cukup banyak. Mulai dari kondisi air sungai yang sudah berada di bawah ambang baku mutu. Kemudian para penambang membuat galian-galian (lubang-lubang) di atas gunung. Ini sangat berbahaya dan  bisa terjadi bencana longsor. Jika masalah tidak segera disikapi, dikhawatirkan akan membahayakan masyarakat itu sendiri.

‘’Apa yang kita lakukan untuk penertiban PETI ini karena kita melihat dari sisi bahaya yang diakibatkan. Kita juga mengajak masyarakat untuk sama-sama mendukung rencana ini,’’ katanya.

Ditambahkannya, khusus untuk lokasi PETI di kawasan lainnya, tim gabungan masih menunggu waktu yang tepat. Hal ini dilakukan, karena belum ada pola yang dianggap baik agar para penambang ini beralih profesi ke yang lain. Untuk itu, pihak terkait tetap meminta agar pemerintah bisa memikirkan kelanjutan hidup dari para penambang jika nanti ditertibkan secara paksa.

Solusi harus ada, untuk menghindari timbulnya dampak negatif dari penertiban ini. Dampak lain yang harus diantisipasi yakni kondusivitas daerah yang terganggu. Dimana akan banyak kasus pencurian dan masalah lainnya yang ditimbulkan nanti, jika tidak ada alternative pekerjaan bagi penambang yang ditertibkan. (ils)