Antrean Panjang Pembelian BBM, Pemprov Minta Pertamina Tegas ke SPBU

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB melalui Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB meminta kepada PT. Pertamina (Persero) untuk tegas kepada SPBU. Menyusul terjadinya antrean panjang pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya subsidi. Kepala Dinas ESDM Provinsi NTB, Muh. Husni, M.Si tak menampikkan fakta lapangan, adanya antrean panjang di SPBU-SPBU beberapa waktu terakhir.

Terutama antrean di nozel SPBU yang melayani pengisian BBM subsidi, Premium dan Solar. Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan langsung terhadap fakta lapangan ini. Ia juga pekan kemarin menjumpai beberapa SPBU di sepanjang jalan nasional Pulau Lombok, terjadi antrean mengular.

Koordinasi juga dilakukan dengan PT. Pertamina selaku otoritas penuh. SPBU adalah mitra langsung Pertamina. Izin-izin operasional SPBU juga kewenangannya di Pertamina. Kewenangan daerah hanya pada izin lokasi untuk pembangunan SPBU. Karena itu, Pertamina diminta tegas kepada SPBU yang melayani langsung konsumen.

“Yang terjadi, petugas SPBU kan ngisi-ngisi saja kalau ada kendaraan yang masuk di SPBU. Seharusnya, petugas SPBU mengarahkan dan melayani mana kendaraan-kendaraan, atau pembelian yang memang berhak mendapatkan BBM subsidi. Harus tegas Pertaminanya kepada SPBU,” ujar kepala dinas. Kepada Suara NTB di kantornya baru-baru ini. Husni mengatakan, distribusi BBM subsidi hanya diberikan kepada konsumen-konsumen tertentu.

Selama ini, masih banyak kendaraan-kendaraan yang tidak seharusnya menggunakan BBM subsidi, justru mengambil jatah subsidi masyarakat yang seharusnya mendapatkan. “Yang antre kita lihat di SPBU belakangan ini kan kebanyakan dum truk yang ngisi solar. Seharusnya, dum truk ini tidak boleh dapat subsidi. Karena sudah masuk niaga. Kendaraan perusahaan,” imbuhnya.

Pemerintah memberikan subsidi terbatas. Setiap tahun, pemerintah membatasi distribusinya dengan kuota. Termasuk kuota BBM subsidi untuk NTB. Harapannya, agar BBM subsidi tidak salah sasaran penerima. BBM non subsidi tersedia sangat mencukupi. Selisih harganya juga tipis dengan BBM subsidi. Kualitasnya juga lebih baik.

Sebelumnya, PT. Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian distribusi BBM subsidi dengan kuota yang diberikan pemerintah. Masyarakat (konsumen) juga diminta ikut mendukung pemerintah menghemat subsidi. Aria Aditya, Sales Branch Manajer Lombok Pertamina Wilayah NTB menjelaskan, pada dasarnya, tidak terjadi kelangkaan stok. Demikian juga dengan distribusi BBM hingga ke SPBU, tidak terjadi kendala.

Pertamina saat ini harus pandai menyesuaikan distribusi. Tidak serta merta harus memenuhi kebutuhan pelanggan. Pemerintah memberikan kuota BBM subsidi secara terbatas. “Ini masih pertengahan tahun. Bagaimana kami mengatur agar BBM subsidi ini bisa terpenuhi sampai akhir tahun sesuai kuota,” katanya. Jika BBM subsidi terus-menerus dilepas sesuai permintaan pasar, hal ini tentu berdampak. Pertamina akan menanggung penyaluran BBM subsidi di luar kuota yang diberikan pemerintah.

Yang masyarakat harus mulai pahami kata Aria, adalah, BBM subsidi yaitu premium adalah jenis bahan bakar penugasan khusus dan solar subsidi adalah jenis bahan bakar tertentu. Dimana kedua jenis bahan bakar tersebut memiliki kuota yang diberikan oleh pemerintah setiap tahunnya sehingga PT. Pertamina harus dapat menyalurkan kedua jenis bahan bakar tersebut sesuai dengan kuota yang diberikan.

“Kami berharap bagi konsumen kendaraan pribadi dan pelaku usaha industri/sektor lain yang selama ini menggunakan bahan bakar Premium dan Solar Subsidi dapat mulai berkenalan dan beradaptasi menggunakan bahan bakar jenis bakar umum/BBK yang tersedia di SPBU,” ujarnya. Seperti Pertalite, Pertamax dan Pertamax Turbo selaku bahan bakar substitusi premium. Serta Dexlite dan Dex selaku bahan bakar substitusi premiun dan solar subsidi. (bul)