Antisipasi Persoalan Ikutan Shrimp Estate dan Lobster Estate

Rusdianto. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Rusdianto Samawa, Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI) menyebut  kedatangan Dirjen Budidaya Kementerian Kelautan – Perikanan, TB Haeru ke NTB menjadi isu hangat saat ini, khususnya di Pulau Sumbawa yang menjadi basis shrimp estate. Kedatangan tersebut membawa misi mulia untuk pengembangan industri dan budidaya udang dan lobster secara modern di Lombok dan Sumbawa.

Menurut Rusdianto, saat ini perlu dikritisi pola investasi budidaya saat ini di Pulau Sumbawa oleh pemerintah. Ada beberapa hal yang menjadi kelemahan mendasar. Pertama menurutnya, status lahan yang menamakan Hak Guna Usaha (GHU) yang dipakai oleh perusahaan shrimp. Awalnya, disewakan dan berlanjut pada sistem HGU. Politik agraria investasi semacam ini, sangat mungkin pemilik tanah secara pribadi masyarakat tidak mendapatkan apa-apa.

Iklan

Kedua, sistem pengelolaan shrimp yang banyak terjadi ancaman terhadap lingkungan hidup. Sehingga sepanjang tahun investasi, pesisir – pesisir pantai menyebabkan berubah bentuk ekosistemnya karena sebaran limbah yang tak terkontrol. Ketiga, pertambakan nasional harus perhatikan regulasi RTRW, UU, dan peraturan lainnya. Sehingga pelaksanaan investasi shrimp tidak berdampak pada kehidupan masyarakat sekitar.

Politik kebijakan shrimp estate bisa memicu class action oleh rakyat apabila secara teknis dan regulasi melanggar. Sisi lain perlu juga masyarakat pahami bahwa klaster tambak budidaya dapat memacu peningkatan perekonomian masyarakat. Karena budidaya menjadi sarana edukasi yang modern dan ramah lingkungan.

Misalnya. salah satu investasi shrimp budidaya tambak modern yang dianggap menganggu saat ini, pemilihan Labangka sebagai lokasi pembangunan klaster tambak percontohan udang vaname karena kondisi alamnya yang mendukung, dengan kualitas air yang baik, serta lahan tersedia cukup luas. Namun, muncul pro kontra masyarakat karena pola investasi yang tidak pro lingkungan dan diyakini melanggar banyak regulasi.

“Memang harus disambut program budidaya modern wujud kehadiran pemerintah untuk mendorong peningkatan indeks kesejahteraan masyarakat. Aktivitas pengelolaan tambak harus selaras dengan prinsip green economic agar idak merusak lingkungan dan berkelanjutan. Namun, Green Economics Shrimp sangat memperhatikan kawasan pembangunan tambak sehingga tidak mengganggu zona wisata, zona inti, zona terumbu karang dan  lainnya,” katanya.

Pulau Sumbawa merupakan kepulauan yang dikenal sebagai sentra budidaya udang. Namun, beragam persoalan lingkungan juga mengemuka. Di antaranya soal pembuangan limbah tambak udang. Dengan berkembangnya tambak yang tak terkendali, persoalan yang muncul adalah akumulasi limbah yang mengakibatkan pencemaran.

Limbah udang berupa unsur organik, biasanya sisa pakan, bisa mengganggu keseimbangan ekosistem pantai. Akumulasi unsur organik bisa meningkatkan populasi alga yang mengganggu komunitas ikan. Limbah udang juga bisa mengganggu budidaya lain yang ada di pantai, misalnya kerapu.

“Masyarakat perlu lakukan  pengawasan, Perlu diperhitungkan juga dampak akumulatif dari limbah yang terjadi akibat banyaknya tambak di suatu wilayah, walaupun pemiliknya mungkin masih mengelola dalam skala kecil atau tradisional. Pengolahan limbah dan lingkungan tambak sekitar masyarakat, salah satu bentuk budidaya yang bertanggung jawab,” demikian Rusdianto. (bul)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional