Angkutan Daring Minta Daerah Tetapkan Besaran Pajak dan Kuota

Mataram (Suara NTB) – Pimpinan Cabang Uber, Iwan P. Balukea meminta pemerintah daerah menetapkan besaran pajak, serta kuota angkutan transportasi daring yang diperbolehkan beroperasi dari masing-masing pengelola.

Permintaan ini dalam rangka memberikan kepastikan kepada pengelola transportasi daring, untuk melaksanakan kewajiban yang sama kepada daerah, seperti yang dilakukan oleh angkutan konvensional lainnya.

Iklan

Di NTB terdapat beberapa penyedia jasa angkutan umum berbasis aplikasi, sebut saja Grab, Go Car, dan Uber. Iwan memastikan, untuk Uber, termasuk satu-satunya pengelola yang telah rampung izin-izinnya untuk beroperasi, terkecuali izin aplikasi dari Perhubungan yang saat ini sedang digodok di MA.

“Uber siap bayar pajak. Uber bukan perusahaan nenek moyang saya. Jadi Uber harus mendukung pembangunan di NTB, dengan membayar pajak. Kami siap, asalkan ada ketetapan dari daerah, apakah dalam bentuk Pergub atau Perda,” imbuhnya.

Iwan mempersilahkan izin-izinnya dicek, dari izin lingkungan, izin investasi, domisili dan NPWP. Ia juga mendorong, pemerintah memberlakukan kebijakan yang sama kepada penyedia jasa lain yang cabangnya ada di NTB, untuk menuntaskan izin-izin yang sama.

Termasuk soal kuota kendaraan yang boleh beroperasi. Saat ini Uber memiliki mitra sebanyak 200 (200 unit kendaraan). Pihaknya meminta, agar pemberian kuota dilakukan dinamis. Pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan mengingkan Uber diberikan kuota sebanyak 500 unit kendaraan.

Kuota ini harus disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya, pada saat high seasion wisatawan, atau hari-hari besar keagamaan, ia bersedia menerima kuota mengoperasikan 500 unit. Pada saat musim sepi, kuotanya bisa dikurangi.

“Kalau kuotanya dipatok 500, siapa yang mengendalikannya. Bisa-bisa tidak dapat penumpang,” ujarnya.

Saat ini 200 mitra Uber, tetap beroperasi meskipun PM 26 tahun 2017 masih menunggu ketetapan revisi butir-butir di dalamnya oleh Mahkamah Agung.

Meski begitu, Iwan menegaskan, membatasi operasional untuk tidak melayani penumpang di zona merah yang sudah ditetapkan. Misalnya di Bangsal, Lombok Utara, Lombok Internasional Airport, Pelabuhan Lembar Lombok Barat, Kuta Lombok Tengah dan Terminal Mandalika Mataram.

“Kami patuh pada awik-awik. Transportasi konvensional di sana adalah kakak, ada saudara kami yang telah lama melayani masyarakat. Walaupun ada hak yang sama,” ujarnya.

Iwan tidak ingin berdebat soal itu. Yang terpenting, pemerintah segera menetapkan kebijakan daerah untuk melaksanakan kewajibannya oleh transportasi berbasis daring. Termasuk jika ada kebijakan yang mengatur transportasi daring masuk menjadi anggota Organisasi Angkutan Darat (Organda), Iwan menyatakan sangat bersedia. (bul)