Angkasa Pura Ajukan Keringanan Pembayaran Pajak

Pesawat parkir di BIZAM beberapa waktu lalu. Akibat pandemi Covid-19 jumlah penumpang pesawat turun drastis. Hingga membuat pemasukan menurun. Atas dasar itulah PT. AP I LIA mengajukan keringanan pembayaran PBB ke Pemkab Loteng.(Suara NTB/kir)

Praya (Suara NTB) – PT. Angkasa Pura (AP) I Lombok International Airport (LIA) selaku pengelola Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid (BIZAM) mengajukan keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ke Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Terus merosotnya pemasukan bandara, dampak dari pandemi Covid-19 jadi alasan utamanya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Loteng, Lalu Karyawan, yang dikonfirmasi wartawan, Rabu, 28 Juli 2021, membenarkan hal tersebut. “Ya, sudah ada pengajuan dari pihak PT. AP I LIA soal keringanan pembayaran PBB ke Pemkab Loteng,” sebutnya. Hanya saja, PT. AP I LIA tidak menyebutkan berapa besaran keringanan pembayaran PBB yang diajukan. Keputusan semuanya diserahkan kepada Pemkab Loteng.

Iklan

Atas pengajuan tersebut, pihaknya pun sudah menyampaikan kepada pimpinan dalam hal ini Bupati Loteng, untuk diputuskan. Apakah akan mengabulkan permintaan tersebut atau tidak. “Nanti pimpinan yang akan memutuskan, dipenuhi atau tidak permintaan tersebut. Karena itu sepenuhnya keputusan ada di tangan pimpinan,” imbuhnya.

Termasuk berapa persen keringan yang akan diberikan kepada PT. AP I LIA. Dengan mempertimbangkan kondisi yang ada serta regulasi yang berlaku. Karena kepala daerah tentu akan melihat regulasi yang sebelum mengambil keputusan nantinya. “Kalau soal terpuruk, semua kita terpuruk. Pemerintah daerah pun terpuruk, karena PAD-nya juga ikut terdampak pandemi Covid-19,” tandas Karyawan.

Disinggung rencana pemberian relaksasi pajak untuk sektor pariwisata dan sektor terdampak Covid-19 lainnya, Karyawan mengaku belum ada kebijakan tersebut. Karena semua tergantung keputusan kepala daerah. Pihaknya dalam hal ini hanya melaksanakan keputusan saja.

Memang para pelaku wisata juga ada rencana mengajukan relaksasi pajak maupun restribusi ke pemerintah daerah. Tetapi sampai saat ini belum ada pengajuan atau permohonan secara resmi. Kalaupun ada, tentu akan dipertimbangkan. Tapi secara kebijakan dari pemerintah daerah sendiri, sejauh ini belum ada.

Terpisah, Stakeholder Relationship Manager PT. AP I LIA, Arif Harianto, membenarkan kalau pihaknya sudah mengajukan permohonan keringan pembayaran PBB ke Pemkab Loteng. Mengingat, kondisi pemasukan dari hasil pengelolan bandara yang jauh menurun. Dampak dari pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung sejak setahun yang lalu.

Terkait pengajuan tersebut pihak PT. AP I LIA dengan Pemkab Loteng sudah bertemu dan kini masih menunggu jawaban dari pemerintah daerah. “Terkait hal ini, GM PT. AP I LIA sudah bertemu dengan Bupati Loteng pekan kemarin,” jawab Arif. (kir) 

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional