Angka Partisipasi Rendah, Bunda PAUD dan Dikbudpora KLU Inventarisir Kendala Lapangan

Bunda PAUD KLU Hj. Galuh Nurdiyah dan Kabid PLS pada Dikpora KLU Rusli Hamdi berdiskusi terkait persoalan PAUD di KLU, Jumat, 10 September 2021. (Suara NTB/ ari)

Tanjung (Suara NTB) – Angka Partisipasi Komulatif (APK) siswa sekolah usia dini – PAUD di Kabupaten Lombok Utara (KLU) terendah di NTB. Status itu diketahui dalam rakor PAUD NTB yang digelar Bunda PAUD Provinsi NTB, Kamis, 9 September 2021. Kondisi itu langsung disikapi oleh Bunda PAUD Kabupaten beserta instansi terkait – Bidang PLS, Dikbudpora Lombok Utara.

Bunda PAUD dan Dikpora mengklaim, APK peserta didik PAUD yang rendah, berbanding terbalik dengan jumlah lembaga PAUD. Sinergi keduanya pun akan mencermati dan menginventarisasi persoalan dan kendala lapangan sesuai data dan fakta yang ada.

Iklan

“Kita atensi betul rendahnya APK ini. Kita ingin anak-anak kita semuanya bersekolah dari usia dini tanpa hambatan,” ucap Bunda PAUD KLU, Hj. Galuh Nurdiyah, S.Pd., Jumat, 10 September 2021.

Belum diketahui penyebab APK rendah pada pendidikan PAUD tersebut. Banyak praduga yang bermunculan. Apakah karena pandemi, biaya sekolah yang ditetapkan PAUD mahal, ataukah banyak PAUD yang tidak aktif.

Namun yang pasti, Bunda PAUD dan Dikpora meyakini, APK rendah mengindikasikan jumlah siswa semakin sedikit.

“PAUD di KLU begitu banyak, tetapi provinsi mengumumkan APK terendah di NTB ada di KLU dengan tingkat partisipasi 28 persen,” sambung Galuh.

“Artinya sudah jelas, banyak PAUD yang tidak terisi. Apakah ini karena jumlah PAUD lebih banyak, atau apa,” sambung Kabid PLS – Dikpora KLU, Rusli Hamdi, MM.

Ia menyebut, berdasarkan data terakhir jumlah PAUD se-KLU  sebanyak 204 lembaga. Jumlah ini mendekati proyeksi dan target dua pemerintahan, Djona (Djohan Sjamsu – Najmul Akhyar) dan NASA (Najmul Akhyar – Sarifudin) yakni, 1 PAUD 1 Dusun.

Pada periode Djohan Sjamsu – Danny Karter Febrianto Ridawan kali ini, Bunda PAUD dan Dikpora akan menguatkan sinergi antar lembaga, melibatkan pemerintah, NGO, dan lembaga PAUD itu sendiri.

“Untuk mengetahui kendala lapangan, kita akan mulai dari data lapangan, kunjungan ke lembaga, sehingga jelas solusi yang diambil sebagai sebuah kebijakan,” jelas Rusli.

Mantan dekan salah satu fakultas di universitas swasta di Mataram ini menilai, perhatian Pemda kepada lembaga PAUD pada dua periode pemerintahan sebelumnya cukup baik. Setidaknya guru-guru PAUD sudah didukung dengan insentif melalui APBD.

“Kalau benar jumlah murid lebih sedikit dibanding guru, maka Dikpora berhak mengatur rotasi guru. Guru yang surplus akan dipindah ke sekolah yang gurunya sedikit agar KBM berjalan efektif,” imbuhnya.

Selain itu, pada tahap awal ini Dikpora sebut Rusli, masih akan menunda pemberian izin bagi permohonan lembaga PAUD. Dikpora akan melihat fakta lapangan sebelum memutuskan pemberian izin. Bukan mustahil, dusun pemohon PAUD akan diarahkan ke PAUD yang sudah berdiri di dusun terdekat untuk menghindari limit siswa.

“Kita juga akan meningkatkan pendampingan dengan pelatihan di sentra PAUD Kabupaten yang sudah dibangun. Sentra itu memang dihajatkan untuk lokasi magang pengelola PAUD, karena tidak mungkin Dikpora melakukan pembinaan secara parsial,” pungkasnya. (ari)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional