Angka-Angka Fantastis Dalam Matematika Pilkada NTB 2018

Mataram (suarantb.com) – Perdebatan terkait proses pilkada langsung sering kali muncul dalam setiap forum diskusi publik baik organisasi masyarakat maupun media massa. Proses pilkada langsung dinilai banyak memicu persoalan seperti politik uang serta mahalnya anggaran yang harus dikeluarkan untuk memilih seorang pemimpin daerah.

Pilkada langsung ini, juga sempat memunculkan usulan agar proses pemilihan secara langsung tersebut dikembalikan melalui pilkada tidak langsung atau kepada DPRD. Terlebih, kritik juga menyasar pada kinerja para pemimpin yang dihasilkan melalui anggaran besar tersebut, banyak  yang tersandung korupsi.

Iklan

Terlebih, dengan mengambil isu kemiskinan, pengangguran, buruknya infrastruktur, buruknya pelayanan publik, serta persoalan lainnya, kritik ini juga mengusulkan jika sudah seharusnya anggaran pilkada yang demikian besar itu, dialihkan untuk menanggulangi persoalan masyarakat diatas.

Berbagai argumentasi akhirnya digunakan untuk menjawab kritik-kritik tersebut. Mulai dari teori dan praktik demokrasi yang menjamin kedaulatan dan kesamaan hak-hak rakyat (dari, oleh dan untuk rakyat) hingga istilah OPOVOV (one person, one vote, one value). Namun ternyata,  dinilai belum mampu secara konkrit untuk menjawab kritik tersebut.

Pernyataan diatas, disampaikan langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB, Lalu Aksar Anshori, SP dalam sebuah status yang Ia unggah melalui akun facebook miliknya “Aksar Anshori Faisal”, Jum’at, 24 Maret 2017.

Selanjutnya, di tengah perdebatan terkait mahalnya biaya pilkada, serta banyaknya kritik yang menilai pilkada langsung tidak memberikan efek yang signifikan besar kepada masyarakat, Lalu Aksar mendedahkan angka-angka serta fakta yang bisa menggambarkan, dampak ekonomi yang bisa didapat masyarakat melalui penyelenggaraan pilkada serentak 2018 mendatang.

“Maka saya mengalihkan jawabannya ke angka-angka, barangkali di balik angka-angka itu terdapat pesan bahwa ada aktivitas ekonomi dan ada peredaran uang hingga ke RT/RW, kampung, desa/kelurahan,” tulisnya.

Seperti yang ditulis Lalu Aksar, dengan dilaksanakannya pilkada langsung, akan ada geliat perekonomian di 1.137 desa/kelurahan, 116 kecamatan dan 10 kabupaten/kota di Provinsi NTB.

Secara matematis, Ia menguraikan dari total 8.336 TPS di Provinsi NTB, berarti ada 58.352 KPPS, 16.672 Linmas dan ada 8.336 orang petugas PPDP. Jika ditambah 1 personel polisi dalam setiap TPS, berarti ada 8.336 polisi yang dipekerjakan.

Dari total 1.137 desa/kelurahan, berarti ada 6.822 orang tenaga PPS dan sekretariat PPS. Jika ada 2 polisi yang berjaga di setiap desa/kelurahan, berarti akan ada 2.274 orang personil polisi.

Dari total 116 kecamatan, maka akan ada 982 orang PKK dan sekretariat PKK. Jika ditambah dengan 5 orang polisi, maka akan ada 580 personil polisi yang dikerahkan disana.

“Itu masih di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kalau ditambah 10 kabupaten/kota, ada 210 dan 200 personil polisi. Di provinsi ada 40 orang ditambah 10 polisi,” tambahnya lagi.

Tulisnya lagi, Jika total 100 ribu lebih personil tersebut bekerja selama 9 bulan, maka akan ada ratusan milyar rupiah uang yang bergerak dalam ratusan ribu personel di berbagai jenjang kerja kepemiluan tersebut.
“Jadi sesungguhnya, pilkada langsung juga berarti ada aktivitas ekonomi yang masif di seluruh RT/RW, kampung, desa dan kelurahan kita,” tulisnya.

Ditambah lagi sekitar 12.528 orang yang bertugas melakukan pengawasan di setiap TPS, desa/kelurahan (PPL), kecamatan (Panwascam) dan Panwaslih di Kabupaten/Kota beserta staf-stafnya.

Dari segi sarana transportasi yang digunakan, akan ada 2.274 truk, 2.274 kendaraan bak terbuka, 100 boat/perahu, lebih dari 500 tukang ojek, 100 kuda ke daerah-daerah terpencil serta ratusan tenaga pemikul. “Ditambah sekitar 100 perusahaan percetakan, semuanya pasti akan mendapatkan income. Sekali lagi, aktivitas ekonomi sudah pasti bergerak secara masif,” katanya.

Melalui penjelasan yang diunggah Lalu Aksar tersebut, sekiranya bisa ditarik kesimpulan, meskipun pilkada serentak di NTB akan menguras anggaran dalam jumlah besar, namun sesungguhnya mayoritas anggaran tersebut akan dinikmati oleh masyarakat kecil yang direkrut menjadi KPPS, serta berbagai jenjang kerja kepemiluan yang telah disebutkan diatas. (hvy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here