Anggota KSU Rinjani dan SPNI Minta Penahanan Sri Sudarjo Ditangguhkan

0
Pengunjuk rasa yang mengatasnamakan anggota Koperasi Serba Usaha (KSU) Rinjani dan Serikat Peternak Nasional NTB berkumpul di depan Kantor Pengadilan Negeri (PN) Mataram,  Selasa, 10 Mei 2022. Mereka meminta PN Mataram menangguhkan penahanan Sri Sudarjo.(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Sejumlah pengunjuk rasa yang mengatasnamakan anggota Koperasi Serba Usaha (KSU) Rinjani dan Serikat Peternak Nasional NTB menggelar demonstrasi di depan Kantor Pengadilan Negeri (PN) Mataram,  Selasa, 10 Mei 2022. Mereka meminta PN Mataram segera menangguhkan penahanan Ketua KSU Rinjani, Sri Sudarjo.

“Tuntutan kami bahwa hari ini pak Ketua KSU Rinjani harus bisa ditangguhkan penahanannya. Karena pak Ketua KSU Rinjani bukan penipu dan bukan pelaku kriminal, maka tidak ada alasan pengadilan untuk menahan Ketua KSU Rinjani. Kita juga ingin memberikan peringatan kepada pihak pengadilan agar tidak bermain-main atas kasus perdata yang menyangkut 23.191 anggota KSU Rinjani,” ucap salah satu orator Ketua Serikat Peternak Nasional Indonesia (SPNI), Andy Akmal Damsudir yang ditemui Suara NTB di sela-sela demonstrasi berlangsung.

IKLAN

Seperti diberitakan, Sri Sudarjo merupakan tersangka terduga penyebar hoaks Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berupa bantuan tiga ekor sapi senilai Rp100 juta bagi tiap anggota KSU Rinjani. Dan dugaan melanggar Undang-undang ITE. Kini ia harus mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Mapolda NTB.

Pada saat bersamaan, sidang perdana kasus dugaan penyebaran hoaks pun tengah berlangsung. Kedatangan para demonstran itu mangaku untuk mengawal persidangan yang sedang berlangsung. Serta sidang tentang Undang-Undang ITE yang disangkakan kepada Ketua KSU Rinjani.

Pada kesempatan itu, Andy bersama rekan-rekannya berorasi meminta pihak pengadilan segera menangguhkan penahanan Ketua KSU Rinjani. Alasan Andy, posisi kasus yang menimpa Ketua KSU Rinjani terkesan dipaksakan.

“Pak Ketua KSU Rinjani itu dikriminalisasi. Karena sampai saat ini pihak kepolisian belum bisa membuktikan bahwa pak Ketua KSU ini melanggar UU ITE, karena yang dilakukan oleh Ketua KSU Rinjani hanya mewartakan perkataan menteri, perkataan presiden dan dan mengimplementasikan program Undang-Undang  nomor 2 tahun 2020 tentang percepatan pemulihan ekonomi nasional yang saat ini disangkakan oleh UU ITE,” jelasnya.

Menurut Andy, apabila yang disampaikan oleh Ketua KSU Rinjani merupakan hoaks, seharusnya yang dipenjarakan lebih dahulu adalah menteri, presiden dan DPRD yang mengesahkan Undang-Undang tersebut. Atau kalau  gubernur tidak sepakat dengan program tersebut harusnya mengajukan judicial review.

Hingga berita ini ditulis, demonstrasi yang berlangsung pagi hari masih berlangsung hingga pukul 15.00 wita. Demonstrasi tersebut sempat mengganggu arus lalulintas, namun demikian mendapatkan pengawalan ketat dari kepolisian daerah sehingga tidak sampai anarkis meskipun sempat terjadi ketegangan ketika sidang ditunda oleh Ketua majelis hakim pengadilan negeri Mataram. (fan)

IKLAN