Anggota DPRD NTB Apresiasi Penerapan E-Pokir

Mataram (Suara NTB) – Kalangan DPRD NTB memberikan sambutan positif atas penerapan E-Pokir di Pemprov NTB. Melalui inovasi ini, diharapkan akan terjadi proses penyaluran aspirasi dengan lebih mudah dan tidak lagi harus dikerjakan dengan terburu-buru.

Sosialisasi penerapan E-Pokir tersebut digelar di Ruang Rapat Utama DPRD NTB, Selasa, 17 Oktober 2017. Dalam kesempatan tersebut, hadir Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH, Wakil Ketua DPRD NTB, H. Mori Hanafi, SE, M.Comm, H. Abdul Hadi, SE, MM dan para pimpinan alat kelengkapan dan anggota DPRD NTB. Hadir pula Kepala Bappeda NTB, Ridwan Syah, beserta jajarannya.

Iklan

Dalam penjelasannya, Ridwan Syah menegaskan bahwa E-Pokir diterapkan guna memudahkan para anggota DPRD NTB dalam proses mengakomodir aspirasi yang mereka himpun dari konstituennya. Ia menegaskan pula bahwa melalui sistem ini, para anggota DPRD NTB tidak perlu khawatir akan tidak terakomodirnya aspirasi konstituen mereka.

Meski terdapat sejumlah hal yang belum dipahami secara teknis, namun, kalangan DPRD NTB memberikan apresiasi yang cukup baik atas diterapkaannya terobosan ini. “Saya senang dengan inovasi ini. Saya berharap setiap habis reses DPRD NTB, situs E-Pokir ini bisa dibuka, sehingga kita tidak perlu terburu-buru ngisinya menjelang pembahasan APBD,” tegas Johan.

Ia menegaskan hal ini perlu ia sampaikan mengingat posisi Pokir DPRD NTB sesungguhnya sejajar dengan RKPD hasil Musrenbang. “Dimana hasil kompilasi RKPD dan pokir-pokir DPRD adalah bahan dalam penyusunan KUA/PPAS APBD,” pungkasnya.

Seperti dilansir oleh Bappeda NTB, E-Pokir merupakan singkatan dari pokok pikiran berbasis elektronik, adalah salah satu aplikasi dari entebePlan (E-Planning), untuk menampung usulan program kegiatan dari masyarakat yang dihimpun melalui proses penyerapan aspirasi anggota DPRD. Proses penyerapan aspirasi ini biasanya dilakukan saat masa reses DPRD NTB. Aspirasi tersebut akan ditindaklanjuti oleh para wakil rakyat dalam perancangan APBD.

Apa itu pokir DPRD? pokir tercantum pada Pasal 55 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010.Salah satu tugas Badan Anggaran DPRD “memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD”.

Selama ini pokok pikiran itu di tampung dan dihimpun oleh anggota DPRD pada masing-masing dapil secara manual,  dan program kegiatan yang diusulkan sebagai bagian program dan kegiatan OPD tidak tepat waktu dan belum sepenuhnya inline dengan nomenklatur perencanaan dan penganggaran.

Dengan adanya aplikasi ini memudahkan setiap anggota DPRD menginput aspirasi masyarakat pada saat kapan dan dimanapun secara online. Disamping itu dalam aplikasi telah disediakan menu program kegiatan yang sesuai dengan rencana kerja OPD, RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD.

Ridwan Syah menegaskan, Pemprov NTB ingin mengarahkan agar Pokir bisa ikut mendorong percepatan pengentasan kemiskinan. “Seperti rumah tidak layak huni, alat-alat pertanian dan bantuan beasiswa untuk masyarakat miskin. Dalam tahun anggaran 2018 ini kita benahi dengan aplikasi E-Pokir,” ujar Ridwan usai kegiatan tersebut.

Pokir Anggota DPRD NTB yang merupakan aspirasi masyarakat dijelaskan Ridwan akan diprioritaskan pada program pengentasan kemiskinan. Sehingga kegiatan yang diprogramkan tidak keluar dari kegiatan yang menjadi program RPJMD. Program yang ‘cantelan’nya bukan pada RPJMD akan dieliminasi.

Meski diakuinya tidak semua desa/kelurahan yang menjadi dapil anggota dewan diarahkan pada kemiskinan, karena tidak semua warganya miskin. Tetapi harus tetap disinkronkan. “Jadi memang tidak bisa pokir itu diarahkan ke kemiskinan karena tidak semua masyarakat di desa itu miskin misalnya,” terangnya.

“Tentu di situlah kita arahkan, ada sebagian besar dari dana ini untuk kemiskinan. Belum sinkron tinggal dirapikan, karena itu semua untuk masyarakat, kita sinkronkan dengan program kemiskinannya,” imbuhnya.

Selanjutnya, Ridwan mengemukakan pokir anggota dewan umumnya tetap akan berfokus pada dapilnya. Namun, dengan adanya E-Pokir ia meyakini program yang dilaksanakan bisa disesuaikan demi pengetasan kemiskinan di daerah tersebut. (*)