Anggota Dewan Terdata sebagai Penerima Rastra

Kepala Disos Lobar, Hj. Made Ambaryati (Suara NTB/dok)

Giri Menang (Suara NTB) – Pemberian bantuan sosial pangan non tunai pengganti beras sejahtera (rastra) molor dari target seharusnya awal tahun depan. Program yang seharusnya dilaksanakan Januari-Februari tahun depan ini kemungkinan besar bisa dilaksanakan bulan Mei.  Molornya target bansos pangan non tunai ini disebabkan progres update Basis Data Terpadu (BDT) sangat rendah, sehingga belum bisa menerapkan sistem pangan non tunai. Rendahnya update data ini disebabkan ada kecamatan yang enggan melakukan update data penduduk miskin. Salah satunya Kecamatan Lembar belum sama sekali melakukan update.

‘’Akibat data penerima bantuan yang belum update inipun masih banyak penerima yang salah sasaran. Bahkan dari temuan tim Dinas Sosial (Disos) di bawah, diduga ada oknum DPRD yang masuk namanya menjadi penerima bantuan rastra,’’ ungkap Kepala Dinas Sosial (Disos) Lobar Hj. Made Ambaryati, Selasa, 18 Desember 2018.

Iklan

Ambar mengakui bahwa program pemberian pangan non tunai rastra molor hingga tahun depan. Hal ini disebabkan up date data BDT masih rendah hanya 10 persen, karena kecamatan kurang peduli terkait masalah ini. Terkait kecamatan yang kurang peduli terhadap update data ini sudah dilaporkan ke Bupati Lobar H. Fauzan Khalid.

Selain itu, diakuinya, dari hasil pendataan sementara di bawah, ada ditemukan penerima bantuan yang sudah meninggal. Untuk itulah, ujarnya, diperlukan update data, sehingga pihaknya bisa mengeluarkan data penerima sesuai kondisi di lapangan.

Sekarang ini, ujarnya, pihak Sukopindo melakukan pendataan di bawah hingga tanggal 31 Desember 2018. Namun, dalam melakukan pendataan pihak Sukopindo terkendala dari pihak desa yang tidak berani melakukan musyawarah mengeluarkan warga dari data penerima bantuan ini. “Ada desa yang tidak melakukan musyawarah, itu kendalanya. Termasuk di rastra ini pun ada yang salah sasaran,bahkan ada oknum DPRD yang masuk penerima bansos rastra di Lobar,’’ akunya.

Lebih jauh kata dia, warga yang mau keluar data penerima bantuan jauh lebih bagus. Setelah ia turun ke lapangan, banyak warga tak berhak mau keluar dari penerima bantuan. Mereka mengundurkan diri sendiri, karena taraf ekonomi sudah mampu. Ia berharap pihak desa yang tegas dalam hal mengeluarkan warga yang tak berhak menerima bantuan dari data penerima. (her)